SIMALUNGUN - Menjamurnya Minimarket di Kecamatan Girsang Sipangan Bolong dikeluhkan para pedagang kelontong. Pengusaha pun meminta pemerintah memperketat izin, sebab omset pedagang kian menurun drastis.

Saat ini di Girsang Sipangan Bolon terdapat 6 Minimarket. Jumlahnya tergolong besar dalam 1 Kecamatan, dan berpotensi mematikan geliat ekonomi pedagang lokal yang sudah berusaha sejak lama.

Pemilik Toko Kelontong, Nita Sinaga (42) berpendapat, semestinya pemerintah daerah segera mengevaluasi izin Minimarket tersebut.

Sebab, kata dia, jika dibiarkan para pedagang kecil dan Toko kelontong terancam gulung tikar dan kehilangan sumber mata pencaharian karena kalah bersaing.

"Para pengusaha Minimarket yang telah membuka usaha yang jaraknya berdekatan dengan usaha kelontong UMKM Lokal. Akibatnya, kami sebagai pedagang kecil terancam bangkrut karena kalah bersaing," ujar Nita kepada Hetanews, Sabtu (3/12/2022).

Pemilik Toko di Jalan Sisingamangaraja ini mengakui keuntungan berdagang tidak sebanding Minimarket, apalagi jumlahnya kian menjamur.

"Tolong kami, agar pedagang lokal dan tradisional ini dibela dan izin minimarket dibatasi. Mengapa dalam satu kelurahan saja ada 5 Minimarket yang jaraknya tidak sampai 1 Kilometer," ucapnya.

Senada dengan Nita, pemilik warung bermarga Manik (45) menuturkan, Minimarket yang beroperasi di Kelurahan Parapat terindikasi tak taat aturan. Pasalnya Minimarket tersebut berdampingan dengan Toko kelontong.

Menurut Manik, hal itu justru berkebalikan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM dan pengusaha lokal di kawasan Danau Toba.

"Jujur para pedagang lokal kalah bersaing dengan mereka dalam segala hal. Untuk itu, kami meminta wakil rakyat untuk menertibkan, agar kami bisa tetap bertahan hidup dalam menggeluti usaha dagang kami," kata Manik ditemui terpisah.

Menanggapi itu, Camat Girsang Sipangan Bolon Josua M Simaibang mengatakan, perizinan Minimarket merupakan kewenangan penuh Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Simalungun

Menurut Josua, kehadiran Minimarket tentu telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, khususnya izin usaha.

"Syarat pendirian usaha dimaksud tentu sesuai aturan yang banyak. Misal Akta Badan Usaha, Izin PBG/IMB, NIB, Izin Domisili, SIUP, NPPKP, STPW dan lainnya yang diatur dalam peraturan daerah masing masing Pemda," tutur Josua.