SIANTAR - Pasca ditetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rp.2.921.411.19,81 proyek jalan dan jembatan dengan nilai pagu Rp 9,985 miliar, Kejaksaan Negeri Siantar tidak melakukan penahanan dengan alasan subjektif.

Alasannya kooperatif dan tidak akan menghilangkan barang bukti atau lainnya tanpa jaminan apapun.

"Hingga saat ini kami belum melakukan penahanan," kata Jurist Pricesely dalam konferensi pers Selasa (29/11/2022) di kantornya.

Seyogianya, para tersangka ditahan karena pasal yang disangkakan ancaman hukumannya 15-20 tahun penjara yakni pasal 2 atau pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No.20/2001 tentang tindak pidana korupsi.

Ironis, pelaku terduga korupsi miliaran itu masih bebas menghirup udara segar. Meski hingga kini para tersangka belum ada mengembalikan nilai kerugian negara.

Menjawab salah satu pertanyaan wartawan, patut diduga adanya intervensi sehingga terhadap tersangka tidak ditahan.

"Semalam, ketika oknum PPK dan juga Direktur PT SMHK dipanggil penyidik, kami lihat ada oknum kejaksaan lain yang terlihat melakukan lobi-lobi. Patut diduga apakah ada intervensi dari kejaksaan lain yang meminta agar para tersangka tidak ditahan meski terduga korupsi 2,9 Miliar," tanya wartawan.

Kajari Jurist Pricesely menegaskan jika pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai SOP tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

"Tidak ada yang intervensi, alasannya cukup subyektif sehingga kami belum melakukan penahanan," tegasnya.

Hingga kini, pihak kejaksaan masih terus melakukan penyidikan dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain sesuai hasil perkembangan penyidikan.

Tiga tersangka korupsi yang ditetapkan antara lain Plt.Kadis PUPR, PPK Dinas PUPR dan direktur/pemborong. Dalam pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan STA 09+310 - 10+150 di jalan outer ringroad Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Siantar tahun 2018.