SIANTAR - PTPN III Unit Kebun Bangun siap membuka dialog kepada Front Gerilyawan Siantar (FGS) dalam hal ini memperjelas status lahan HGU aktif di wilayah di Gurilla dan Bah Sorma, Siantar Sitalasari.

Manajer Personalia PTPN III unit Kebun Bangun, Doni Freddi Manurung mengatakan, aksi unjuk rasa warga Gurilla didampingi FGS patut dihargai.

“Itu bentuk ungkapan masyarakat yang harus dihargai. Kami dari PTPN III tetap membuka dialog, manakala ingin mengetahui detailnya bagaimana kegiatan yang dilaksanakan PTPN III,” ujar Doni kepada wartawan ditemui di komplek perumahan MH Sitorus, Senin (28/11/2022).

Doni menegaskan, bahwa HGU PTPN III tersebut merupakan HGU Aktif sesuai dengan pernyataan BPN Simalungun dan BPN Siantar yang dibuat dalam dokumen tertulis.

Baca juga: HGU PTPN III Di Wilayah Administratif Kota Siantar Janggal

“Dalam setiap pertemuan kita selalu menghadirkan BPN untuk memperjelas status HGU tersebut,” ucapnya.

Ketua Futasi Tiorlin Sitinjak berorasi di halaman perkantoran DPRD Siantar, Senin 28 November 2022. Unjuk rasa ini tergabung dalam Front Gerilyawan Siantar [FGS].

Doni juga memastikan pihaknya akan hadir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), sebagaimana yang dimuat dalam berita acara DPRD dengan perwakilan FGS.

Baca juga: Demo Tolak Okupasi: DPRD Janji Agendakan Rapat Bahas HGU PTPN III

Meski demikian, kata Doni, pihaknya juga siap menegakkan aturan hukum, yang dimana dalam hal ini warga yang menduduki lahan sama sekali tidak memiliki Alas Hak.

“Kita siap membuka komunikasi, apa yang terbaik untuk perusahaan apa yang terbaik untuk masyarakat kita siap. Namun kita juga menegakkan aturan hukum. Pendudukan lahan tanpa Alas Hak itu adalah pelanggaran hukum dan itu yang harus kita tegakkan.”

“Kami ingin sampaikan, tindakan masyarakat di sana adalah Illegal tanpa pemilik hak, sehingga apapun tindakan mereka adalah sebuah pelanggaran hukum dan penegakan hukum harus ditegakkan,” kata Doni menegaskan.

Okupasi lahan Tahap II oleh PTPN III Unit Kebun Bangun di wilayah Kelurahan Bah Sorma, Jumat 25 November 2022.

Dilain sisi, Doni bilang, sisi kemanusian menjadi salah satu pertimbangan yang dimana pihaknya tidak melakukan pengusiran secara paksa.

“”Kami membuka jalur komunikasi yang baik, jalur prikemanusian dan prikeadilan. Kita membuka jalur Sugu Hati, ganti rugi tanam tumbuh maupun bangunan yang di atas lahan,” katanya.

Selama okupasi berlangsung, kata Doni, sampai saat ini tidak ada terjadi kekerasan, justru yang terjadi adanya penganiayaan antara seorang warga yang menolak okupasi dengan masyarakat setempat.

“Ada masyarakat penggarap yang menghalang halangi masyarakat yang melintas, justru mereka yang terlibat cekcok” ungkapnya.

Salah rumah warga yang menolak program Sugu Hati [Ganti Rugi] dari PTPN III Kebun Bangun memasang tanda 'Sugu Hati No'

Sugu Hati

Dari data yang dimiliki PTPN III Unit Kebun Bangun, kurang lebih 252 KK telah menerima Suguh Hati (Ganti Rugi) dan 13 KK yang belum menerima ganti rugi. Sementara yang menolak sekitar 20 KK dan bertahan menduduki lahan.

“Itupun ada yang di luar kota dan ada yang belum cocok harganya, dan minta lebih” ucapnya.

Masih kata Doni, sampai saat ini pihaknya masih membuka program Sugu Hati untuk meminimalisir konflik antara pihak kebun dan warga yang menguasai lahan.

“Sampai hari ini kita masih buka kesempatan itu, kalau pun ada kelompok kelompok yang mau datang kita akan beri kesempatan,” katanya menambahkan.

Meski ada penolakan dari warga, kata Doni, pihaknya telah menyiapkan 2 opsi untuk pengambilalihan lahan tersebut.

Opsi pertama dilakukan pembersihan paksa di areal tersebut dan opsi kedua upaya hukum.

“Kita akan melapor ke pihak yang berwajib dengan semakin mengerucutnya orang orang menduduki lahan itu,” imbuhnya.

Okupasi lahan yang dilakukan selama 2 tahap, pihaknya telah menanam tanaman sawit di lahan yang telah ditinggal oleh penerima ganti rugi.

“Yang kita bersihkan cenderung rumah rumah dan tidak signifikan secara luasan. Sementara lahan yang sudah kita tanam (sawit) sekitar 96 persen, tinggal 4 persen lagi yang belum kita tanami,” katanya.

Perwakilan Komnas HAM Saurli P Siagian [Kemeja Batik] didampingi Rohaniawan yang tergabung dalam Freedom [Forum Rohaniawan untuk Ekologi dan Edukasi] Siantar Simalungun, Jumat 25 November 2022. |F: Bandot/HN

Kecewa dengan Komnas HAM

Kedatangan perwakilan Komnas HAM Saurlin P Siagian meninjau wilayah Gurilla dan Bah Sorma, Siantar Sitalasari, Jumat 25 November 2022, menuai kekecewaan pihak PTPN III Kebun Bangun.

Menurut Doni, Komnas HAM tidak mendengar keterangan dari pihak kebun, justru terkesan memberi keterangan sepihak kepada media.

“Kami selaku pihak bagian dalam kegiatan ini (Okupasi) sedikit kecewa dengan Komnas HAM. Karena perwakilan Komnas HAM pada saat itu sudah berpendapat kepada warga dan media tanpa mengkonfirmasi hal hal kegiatan itu kepada PTPN III. Itu yang kami sayangkan,” kata Doni.

Masih kata Doni, jika kemudian Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan proses okupasi lahan, pihaknya siap menerima namun tentunya harus melalui jalur dialog yang dilakukan sebelumnya.

“Tentunya, bila itu bagian dari rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM kami akan menghormati. Namun kami meminta sebelum mengeluarkan rekomendasi ajak dialog pihak PTPN III untuk mendapatkan fakta fakta sebenarnya terkait kegiatan yang kami lakukan,” katanya.

Baca juga: Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecam Okupasi Lahan Dengan Melibatkan TNI Polri