SIANTAR - Wali Kota Siantar Susanti Dewayani tak hadir saat masyarakat petani Gurilla menyuarakan aspirasi di Balaikota Siantar. Ini kali kedua Susanti tak hadir menemui warga Gurilla setelah aksi nginap di Balaikota, Oktober 2022.

Petani Gurilla yang tergabung dalam Front Gerilyawan Siantar (FGS) sebelumnya menyampaikan aspirasi di perkantoran DPRD di Jalan Adam Malik, Senin (28/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sekitar 3 jam setelah itu, massa kemudian bertolak ke Balaikota Siantar dengan berjalan kaki menenteng spanduk dan pengeras suara.

“Kami mau menyampaikan aspirasi kami ke Wali Kota secara langsung. Beliau selama ini tidak pernah sekalipun datang melihat kondisi di lapangan selama ada okupasi,” ujar salah seorang pengunjuk rasa.

Tiba di Balaikota, massa lalu berbaris dan salah seorang orator menyampaikan aspirasinya meminta Wali Kota Susanti keluar menemui pengunjuk rasa. Sementara aparat pengamanan: SatPol PP dan Polisi belum terlihat bersiaga di pintu masuk.

“Ayo kita masuk, kita lihat apakah Wali Kota ada,” pekik peserta aksi.

Tak lama setelah itu, massa pun memasuki Balaikota seraya menenteng toa naik ke lantai dua menyeser ruangan namun tak menemui orang nomor satu di Kota Siantar itu.

Dengan tertib massa kembali keluar dari berbaris di halaman. Sementara Polisi yang didominasi Polwan kemudian datang berdiri di pintu masuk.

Informasi dihimpun dari Kominfo Siantar, Susanti Dewayani hadir pada acara HUT Ke-77 PGRI Siantar di Aula Universitas HKBP Nommensen, Senin pagi.

Pada kesempatan itu Ketua DPC PAN Siantar itu menyerahkan piagam penghargaan kepada Guru Penggerak.

Baca juga: Susanti Tak Muncul Saat Warga Menginap Di Balaikota, Gerbang Dikunci

Sebelumnya, Massa dari Front Gerilyawan Siantar (FGS) berunjuk rasa ke DPRD Pematang Siantar menuntut pemerintah menyatakan sikap menolak okupasi lahan seluas 129,52 Ha oleh PTPN III Unit Kebun Bangun di kawasan Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma, Siantar Sitalasari,.

Ketua Futasi Tiomerli Sitinjak mengatakan aksi unjuk rasa didasari karena selama ini aspirasi masyarakat petani tidak pernah didengarkan.

"Tanaman kami dirusak, jadi kami merasa tidak diperdulikan sehingga kami dianggap tidak ada di Siantar ini," ujar Tiomerli kepada wartawan.

Ia mengatakan DPRD akan menindaklanjuti permasalahan lahan ini dan mempertanyakan HGU aktif yang diklaim PTPN III Unit Kebun Bangun selama okupasi.

"DPRD berjanji akan melihat keabsahan HGU PTPN III dan meninjau kelapangan bagaimana tanaman dan rumah masyarakat yang dihancurkan," ucapnya.

Tiomerli menegaskan, pihaknya tetap memperjuangkan tanah yang diduduki oleh petani, baik secara fisik dan hukum agar lahan dikuasai masyarakat.

Baca juga: Demo Tolak Okupasi: DPRD Janji Agendakan Rapat Bahas HGU PTPN III