SIANTAR - Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Unit Kebun Bangun Afdeling IV di wilayah administratif Kota Pematang Siantar dinilai janggal.

PTPN III mengklaim memiliki HGU (Aktif) No 1 Pematang Siantar dari tahun 2005-2029, namun belakangan dokumen HGU tersebut dipertanyakan asal usulnya.

Berdasarkan HGU tersebut PTPN III melakukan okupasi lahan seluas 66 Ha dari total bidang 91,59 Ha di wilayah Kelurahan Bah Sorma dan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari.

Bergulirnya okupasi atau pendudukan lahan dari warga yang menduduki lahan sejak 2004, juga ditandai pro dan kontra di tengah-tengah warga setempat.

Tak sedikit warga yang menduduki lahan akhirnya menyerahkan tanah dan rumah melalui program Suguh Hati (Ganti Rugi) dari pihak kebun. Tak tanggung tanggung, biaya ganti rugi mencapai Rp 5 Miliar lebih.

Di lain sisi, masih ada puluhan warga yang menolak ganti rugi dan tetap bertahan memperjuangkan lahan dari okupasi. Penolakan warga semakin menguat setelah dideklarasikan Front Gerilyawan Siantar (FGS).

Sementara itu pihak kebun kembali menanam ribuan bibit kelapa sawit di lahan yang sudah ditinggal warga yang menerima ganti rugi.

Selama proses okupasi tersebut diturunkan personil gabungan terdiri dari: anggota TNI Polri, Polisi Militer, SatPol PP dan Satpam Perkebunan yang jumlah keseluruhan lebih 700 orang.

Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sumut Imran Simanjuntak meragukan HGU No 1 Pematang Siantar yang diklaim PTPN III tersebut.

Menurut Imran secara histori hukum dan perundang undangan masih kontroversial dan apologi.

Ia menjelaskan, pada Juli 2004 masa kepemimpinan Walikota Pematang Siantar Ir. Kurnia Rajasyah Saragih telah mengeluarkan Perwa untuk tidak lagi memperpanjang HGU PTPN III yang lokasinya berada di wilayah perkotaan.

Artinya, pasca 2004 berakhirnya HGU PTPN III dan Perwa pelarangan perpanjangan, lahan tersebut terlantar dan dibiarkan diduduki sejumlah masyarakat.

Penguasaan lahan berpegang pada Landreform 1969, dan masyarakat memulai membangun kehidupan sosial dan ekonomi dari pengelolaan lahan tersebut.

Hal itu ditandai dengan adanya fasilitas listrik, air bersih dan ironisnya pembangunan aspal jalan dari anggaran APBD Kota Pematang Siantar.

"Sangat disayangkan sejak 2004 hingga 2022 rakyat telah menguasai tanah Gurilla tanpa ada kebijakan dari pemerintah Kota Pematang Siantar terkait RTRW dan aturan serta kebijakan lainnya," kata Imran dikutip dalam Siaran Pers ISNU, Minggu (27/11/2022).

Ketua STAI Samora Pematang Siantar ini menilai, kondisi yang sama bakal terjadi di lahan eks PTPN III seluas 573 Ha di kawasan Tanjung Pinggir, Siantar Martoba.

Lambanya penanganan dari pemerintahan setempat merupakan salah satu indikasi penciptaan dan pemeliharaan konflik berkepanjangan.

PTPN III, kata Imran, mengklaim memegang perpanjangan HGU Gurilla seluas 124 Ha sejak Januari 2005, perlu dipertanyakan kembali asal usulnya dan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Perusahaan pelat merah ini juga menelantarkan dan membiarkan lahan Gurilla mulai 2004 sampai 2022," katanya.

"Publik patut mencurigai mengapa disaat pembangunan Jalan Tol dan Outer Ring Road di kawasan Kelurahan Gurilla, Wali Kota, DPRD, Kapolres Siantar mengerucut menjadi satu, tak berpihak kepada masyarakat yang bertahan di lahan tersebut," kata Imran menambahkan.