SIANTAR - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sumut mengecam tindakan PTPN III Unit Kebun Bangun yang melibatkan aparat TNI Polri dalam okupasi lahan di wilayah Gurilla dan Bah Sorma, Siantar Sitalasari, Pematang Siantar.

Sekretaris ISNU Sumut Imran Simanjuntak menilai, dilibatkannya aparat keamanan menyebabkan ratusan warga yang menduduki lahan terintimidasi dan terpaksa menerima Suguh Hati atau ganti rugi lahan dan rumah mereka.

"PTPN III melalui tim keamanannya serta aparat gabungan TNI Polri yang diturunkan, diduga menghalalkan tindakan kekerasan di lapangan agar warga mau menerima uang tali asih," kata Imran dalam keterangan tertulis kepada Hetanews, Minggu (27/11/2022).

"Perlakukan buruk terhadap korban dengan sikap yang merendahkan martabat manusia, dan sebagian dari masyarakat lainnya juga harus mengalami kekerasan secara fisik yang mengakibatkan luka," ungkapnya.

Okupasi Tahap II berlangsung mulai Selasa 22- 26 November 2022, kata Imran, menggambarkan Pemerintah Kota Pematang Siantar, DPRD, PTPN III menganggap rakyat seolah penjahat dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Bahkan selama okupasi berlangsungnya, warga setempat dipecah belah, mendapat teror dan intimidasi yang berkepanjangan.

"Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pematang Siantar, DPRD, Kementerian ATR/BPN, PTPN III yang berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN seperti tidak mampu membuka ruang dialog dengan masyarakat," jelas mantan Direksi PDPHJ ini.

Imran menilai, pejabat yang berkewenangan tidak mampu melakukan pemetaan sosial dan antisipasi dini serta solusi terbaik.

Padahal selama hampir puluhan tahun terjadi proses penelantaran lahan dan pembiaran, atas masyarakat yang memperjuangkan hidup di lahan tersebut.

Hasil pemantauan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam SAMORA Pematang Siantar ini, yang terjadi di lapangan justru warga yang menduduki lahan diakui oleh Negara dengan dibuktikan dengan terbitnya KTP, masuknya fasilitas listrik, pengaspalan jalan dan drainase serta berdirinya rumah ibadah.

Menurut Imran, secara humanis telah terbangun jejaring sosial sistem kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Namun praktek di lapangan pihak kebun memperlakukan masyarakat secara tidak manusiawi agar pindah dari lahan kebun.

Sementara itu, personil gabungan TNI Polri, Satpam, SatPol PP dan Polisi Militer diturunkan selama okupasi lahan tahap II, dengan jumlah keseluruhan 726 orang.

Sementara anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar lebih kurang 270 personil dan TNI sekitar 70 orang personil.