JAKARTA, HETANEWS.com - Surat Presiden (surpres) ihwal calon Panglima TNI bakal dikirim Istana pada Senin, 28 November 2022. Adapun masa jabatan Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa, bakal usai pada 31 Desember 2022.

Nama Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Andika Perkasa. Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai Yudo mampu mengemban amanah ini.

“Saya kira jelas beliau mampu. Kalau dipilih ya saya kira mampu, semuanya baik-baik semua,” kata Prabowo di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat, 25 November 2022.

Saat ditanya ihwal sosok ideal pengganti Andika, Prabowo menyerahkan hal ini kepada Presiden dan DPR. “Saya kira Presiden pada saatnya dan DPR akan menentukan yang terbaik,” ujarnya.

Merujuk UU TNI pasal 13 ayat 4, Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Selain Laksamana Yudo yang mewakili matra laut, dua kandidat lainnya adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Fadjar Prasetyo.

Giliran Matra Laut

Anggota DPR Komisi Pertahanan Fraksi Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut, menilai sudah seharusnya dan sepantasnya calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa berasal dari matra laut. Musababnya, Panglima TNI sebelum Andika adalah Marsekal Hadi Tjahjanto yang berasal dari matra udara, sementara Andika berasal dari matra darat.

“Sudah seharusnya dan sepantasnya (Panglima TNI matra laut). Ketika diamanahkan untuk dijalankan bergantian, dan secara kapasitas dan kapabilitas mampu, seharusnya sudah jadi lampu kuning. Karena lampu hijaunya dari Presiden,” kata Hillary kepada Tempo, Jumat, 25 November 2022.

Amanah yang dimaksud Hillary merujuk pada UU TNI yang menyebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian. Adapun kini, Komisi Pertahanan sedang menunggu surat presiden (surpres) ihwal pergantian calon Panglima TNI.

Menurut Hillary, jika pergantian matra dinomorduakan lagi, maka secara politis, struktural, maupun tupoksi keamanan bakal terancam. “Mereka yang di matra AL akan bertanya-tanya, apakah secara harga diri satuan, matra AL kerja kerasnya tidak diperhitungkan?” ujarnya.

Sumber: tempo.co