SIANTAR - Fraksi fraksi di DPRD Siantar menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan APBD 2023 di Ruang Sidang DPRD Rabu 23 November 2022.
Pemandangan umum tersebut diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan. Ferry Sinamo sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan perlu dilakukan pembahasan yang lebih spesifik terhadap RAPBD 2023.
Adapun diantaranya mengenai serapan anggaran, khususnya belanja langsung Tahun Anggaran 2022 masih sangat rendah realisasinya. Sementara tahun 2022 tinggal tersisa 39 hari lagi.
Lanjut Ferry, pemerintah pusat melalui menteri keuangan gencar mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.
Di tempat yang sama, Fraksi Partai Golkar yang diwakili Lulu Carey Gorga Purba, menyatakan pembahasan RAPBD 2023 berdasarkan waktu sangat terbatas.
Harapannya agar Pemko Pematang Siantar dapat melaksanakan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura yang diwakili Andika Prayogi Sinaga menyoroti kinerja OPD dan SDM yang tidak mampu merealisasikan program kegiatan.
Hal ini dinilai dari serapan anggaran dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, Fraksi Hanura meminta wali kota menindak serta mempertimbangkan untuk melakukan penggantian posisi kepemimpinan di OPD tersebut, dengan ASN yang memiliki kompetensi SDM yang mumpuni.
"Pengembangan perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan pada tahun 2023," kata Andika.
Dilain sisi, Fraksi Partai Nasdem dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Tongam Pangaribuan menilai, secara garis besar prioritas pembangunan Kota Pematang Siantar sudah mengikuti alur kebijakan pembangunan nasional.
Dalam Pengantar Nota Keuangan Wali Kota, lanjutnya, terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya bersumber dari pajak daerah.
Namun di sisi yang lain dikatakan kebijakan yang ditempuh pemerintah kota dalam upaya peningkatan penerimaan PAD harus diusahakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
Sedangkan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Netty Sianturi mengapresiasi penyampaian Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD 2023.
Disamping itu Fraksi ini menyoroti Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) yang awalnya dibentuk untuk membantu pemerintah, khususnya menciptakan PAD, namun ternyata dalam perjalanan waktu tujuan tersebut belum terealisasi sampai saat ini.
Bahkan di internal PD PHJ, terjadi polemik, khususnya gaji pegawai belum terbayarkan sepenuhnya.
Yang lebih ekstrim, lanjut Netty, jajaran direksi mengundurkan diri dan sampai saat ini Direktur Utama masih dijabat Pelaksana Tugas dan jajaran direksi lain ada yang kosong.
"Ini menunjukkan ketidaksehatan PD PHJ di dalam penyelenggaraannya. Untuk itu mohon penjelasan wali kota," katanya.
Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat disampaikan Ilhamsyah Sinaga menilai Pemko Pematang Siantar bersama DPRD harus bersinergi dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah dan jangan slogan belaka.
Fraksi Demokrat meminta kepada Pemko Pematang Siantar untuk menjaga soliditas sesama OPD dengan menjalin menjaga komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan perpecahan.
Sementara itu, Fraksi PAN Persatuan Indonesia mendorong Pemko Pematang Siantar agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Sehingga derajat kesehatan masyarakat Kota Pematang Siantar dapat meningkat dari waktu ke waktu.
Selain itu fraksi ini juga mendorong Pemko Pematang Siantar lebih memperhatikan para pelaku usaha, baik yang baru memulai maupun yang sedang berkembang.
Sehingga para pelaku UMKM dan IKM dapat melanjutkan usahanya.
