MEDAN,HETANEWS.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Rafriandi Nasution menilai keinginan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mencabut sertifikat sekitar 14.600 bangunan dan merelokasi warga yang masih tinggal di bantaran sungai bukanlah pekerjaan yang mudah.

Hal ini disampaikan Rafriandi menanggapi pernyataan Edy Rahmayadi yang mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut sertifikat semua bangunan yang ada di sempadan sungai.

Edy menyampaikan itu usai rapat penanganan banjir di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu (23/11/2022).

Ia mengatakan, pemerintah kabupaten/kota harus membentuk tim investigasi dan melakukan penelusuran keabsahan sertifikat mulai dari Dinas Kependudukan setempat.

"Karena gubernur tidak bisa turun langsung, itu ranah kabupaten/kota. Makanya harus dilihat dulu sertifikatnya siapa yang mengeluarkan, harus dipastikan secara detail," ujar Rafriandi kepada tribun-medan.com, Kamis (24/11/2022).

Menurut Rafriandi, banyaknya jumlah warga yang tinggal di bantaran sungai disebabkan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Sehingga semakin lama pembiaran dilakukan semakin sulit menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya rasa ini kegagalan pemerintah dalam mengatasi banjir dan dalam penataan kota. Masyarakat inikan karena ada pembiaran makanya semakin banyak yang tinggal di bantaran sungai, semakin lama semakin bergantung hidup mereka di sana," ujarnya.

Sementara itu, Rafriandi berujar pemerintah belum mampu memberikan solusi yang bisa diterima masyarakat dalam hal relokasi warga bantaran sungai.

"Misalnya masyarakat di kawasan Sei mati itu rencananya dipindahkan ke Martubung sana, ya mereka menolak karena mereka mayoritas mata pencahariannya di tengah kota. Ada yang kerja di hotel, ada yang di restoran, ya enggak mau mereka," katanya.

Solusi berupa pembangunan rumah susun, menurut Rafriandi merupakan solusi paling realistis untuk masyarakat bantaran sungai.

Namun, lokasi rumah susun juga seharusnya tidak jauh dari tempat warga mencari nafkah.

"Apakah memungkinkan membangun rumah susun di tengah kota? Ya bisa saja. Tergantung apakah pemerintahnya benar-benar mau berinovasi dan punya keinginan untuk menyelesaikan persoalan banjir ini," ungkapnya.

Pemerintah Harus Adil
Selain rumah warga, bangunan besar seperti mal dan balai kota juga ditemukan banyak dibangun di tepi sungai. Rafriandi mengatakan, pemerintah harus adil dalam hal penanganan banjir dan penegakan aturan.

"Di Kota Medan, beberapa bangunan tersebut termasuk kantor DPRD Medan, kantor wali kota, mal-mal. Itukan sudah melanggar aturan, pemerintah sudah mengeluarkan aturan tidak boleh ada bangunan di tepi sungai. Kalau memang mau ditertibkan ya harus sama rata," ujarnya.

Menurut Rafriandi, pemerintah seharusnya tidak boleh pilih kasih atau mementingkan besarnya pajak yang diperoleh dari bangunan tersebut karena tetap saja melanggar aturan.

"Jangan hanya masyarakat saja yang disusahkan, tapi ketika itu pengusaha dan punya modal besar perlakuannya beda lagi hanya karena mereka bayar pajak besar,"

"Tidak bisa begitu. Makanya saya berharap dalam penanganan banjir ini masyarakat juga dilibatkan karena mereka juga ikut merasakan dampaknya,"