LABUHANBATU, HETANEWS.com - Polisi menahan dan menetapkan 5 pejabat DPRD Labuhanbatu, Sumatera Utara, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga korupsi - perjalanan dinas fiktif yang merugikan negera Rp 5 miliar.

Kasatreskrim Polres Labuhanbatu AKP Rusdi mengatakan para tersangka, yakni ZS, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Labuhanbatu; BR, eks Sekretaris DPRD Labuhanbatu periode 1 Juli-31 Desember; FPA, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Labuhanbatu TA 2021; AS selaku Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Labuhanbatu; FS, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Labuhanbatu 1 Januari 2012-I Juli 2013. Seorang lagi pihak swasta bernama Iman telah meninggal dunia.

"Ini merupakan kasus lama, kita usut sejak tahun 2018. Tindak pidana korupsi atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan biaya perjalanan dinas anggota DPRD Labuhanbatu dan PNS pada Sekretariat DPRD Labuhanbatu yang bersumber dari APBD 2013," ujar Rusdi dalam keterangan tertulis, Rabu (23/11).

Rusdi menjelaskan, dalam kasus ini, satu tersangka inisial FPH ditahan pada 2021 silam dan empat tersangka lainnya baru ditahan pada Senin (14/11/2022).

"Selanjutnya (tersangka) Iman, selaku penyedia tiket pesawat palsu, telah meninggal dunia pada Kamis, 30 Juni 2022. Dari para tersangka ini, hanya dua orang yang masih menjabat, selebihnya telah pensiun," ujar Rusdi.

Rusdi mengungkapkan modus korupsi para tersangka, yakni membuat perjalanan dinas fiktif. Mereka memalsukan tiket pesawat dan biaya hotel untuk keuntungan pribadi selama menjabat.

Mereka (juga) mencantumkan harga yang lebih tinggi sehingga biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan lebih besar. Untuk kelengkapan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut, tersangka memesan tiket pesawat dari Iman,” ungkap Rusdi.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Ancaman pidana 20 tahun penjara. Status berkas sudah P-21 atau dinyatakan lengkap dan hari ini rencana diserahkan tersangka dan barang bukti ke JPU,” kata Rusdi.