LANGKAT, HETANEWS.com - Empat terdakwa perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin, dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (22/11/2022).

Tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Adapun keempat terdakwa yang dituntut delapan tahun penjara oleh JPU yakni Terang Ukur Sembiring, Jurnalista Surbakti, Suparman Peranginangin, dan Rajesman Ginting.

JPU Indra Ahmadi Effendi Hasibuan menyatakan, keempat terdakwa terbukti bersalah melanggat Pasal 10 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Menjatuhkan tuntutan delapan tahun penjara dikurangi masa tahanan, dan denda Rp 200 juta dan subsider dua bulan kurungan penjara," ujar Indra Ahmadi dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Halida Rahardini,

Keempat terdakwa, juga terbukti bersalah lantaran para penghuni kerangkeng manusia dipekerjakan di lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit secara terus menerus tanpa diberikan imbalan atau upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Atas tuntutan yang dibacakan oleh JPU, para terdakwa menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada penasehat hukum mereka untuk persidangan selanjutnya.

Alhasil persidangan kembali dilanjutkan pada, Kamis (24/11/2022) dengan agenda pembelaan atau pledoi. Terpisah Kuasa Hukum terdakwa Mangapul Silalahi mengatakan, tuntutan yang disampaikan oleh JPU dinilai tidak masuk akal.

"Sejak awal kami berkeyakinan bahwa tidak ada niat para terdakwa ini melakukan apa yang dituduhkan dari dakwaan kumulatif JPU dalam tuntutannya hanya mendalilkan Pasal 10 itu saja, ada perekrutan, eksploitasi, dan segala macam," ujar Mangapul.

Lanjut Mangapul, dari fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada perekrutan di sana, justru atas dasar kemauan orangtua maupun para penghuni kerangkeng sendiri.

"Bahwa jaksa mendalilkan mereka dipekerjakan itu juga sebagai upaya bagian dari proses pemulihan dari kecanduan narkoba. Peran mereka (kerangkeng manusia) ini sebenarnya mengambil alih fungsi negara, harusnya itu yang menjadi catatan, di situ bahwa hal hal yang mereka lakukan sebagai bagian pemulihan," ujar Mangapul.

"Karena mereka juga para mantan pengguna narkotika yang mengetahui bagaimana proses pemulihan orang kecanduan narkotika atau pengguna narkotika. Bahkan mengancam keselamatan keluarganya sehingga mereka menerapkan pola pola yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Maka saya mengatakan bahwa ini tuntutan yang gila dan tidak masuk akal," sambungnya.

Sumber: tribunnews.com