JAKARTA, HETANEWS.com - Indonesian Police Watch (IPW) menyoroti langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terus bungkam soal masalah aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong kepada sejumlah perwira tinggi. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai ada dua kemungkinan kenapa Polri memilih bungkam.

"Yang pertama, sedang didalami dan diusut dalam satu proses penyelidikan atau pulbaket. Kalau pulbaket itu kan sifatnya tertutup. Kalau pulbaket itu kan nggak jelas juga ujungnya seperti apa," kata Sugeng saat dihubungi Jumat 18 November 2022.

"Kedua bingung mau jawab, mau dijawab apa karena mungkin belum ada satu sikap yang diambil. Jadi bingung," tambahnya.

Berdasarkan data yang sempat dilihat Tempo, Divisi Propam Polri telah melakukan penyelidikan atas kasus dugaan gratifikasi tambang ini. Bahkan, hasil penyelidikan tersebut telah tertuang dalam laporan dengan nomor R/1253/IV/WAS.2.4./Divpropam tanggal 7 April 2022.

Laporan tersebut ditandatangani oleh Kadiv Propam saat itu Inspektur Jendral Ferdy Sambo. Menanggapi itu, Sugeng mengungkapkan bahwa kasus ini sebenarnya sudah ditangani oleh Propam Polri dan statusnya sudah penyelidikan.

Div Propam sudah kantongi bukti aliran dana Ismail Bolong, tapi...

Sugeng pun mengaku telah melihat data yang sama. Menurut dia, laporan itu menunjukkan Divpropam Polri sudah mengantongi bukti kuat soal aliran dana Ismail Bolong. Dalam dokumen itu pun tertulis adanya cukup bukti soal adanya pelanggaran etik dan pidana oleh sejumlah anggota Polri.

"Waktu Sambo membuat surat tanggal 7 April itu harus dilihat bahwa Propam itu sudah melakukan pemeriksaan atau penyelidikan yah," kata dia.

Meski begitu, Sugeng menyoroti rekomendasi Sambo yang dinilai tidak tegas. Dalam laporan itu, Sambo hanya merekomendasikan pembenahan menejerial dalam penanganan dan pengelolaan tambang ilegal di Polda Kaltim.

"Sambo sendiri didalam rekomendasinya tidak tegas. Sambo tidak tegas meminta Jendral untuk melakukan tata laksana menejemen soal tambang, hanya pembenahan manajerial," kata Sugeng.

Sambo dinilai bertindak setengah hati

Sambo, menurut Sugeng, setengah hati dalam melakukan penindakan. Padahal dalam laporan tersebut, Sambo sudah melakukan penindakan hingga etik terhadap Ismail Bolong. Namun pada penindakannya, Sambo tidak melanjutkan pemeriksaan tersebut dengan memeriksa orang-orang yang menerima aliran uang tambang tersebut.

"Harusnya melakukan pemeriksaan kode etik kepada semua yang menerima setoran dari Ismail Bolong," ujarnya.

Sugeng pun menduga tidak beraninya Sang Kadiv Propam saat itu melakukan penindakan adalah karena Sambo sendiri memiliki banyak borok. Ketika ditanya wartawan pun Sambo menjadi terkesan enggan untuk menjawab.

"Sambo sendiri tidak berani memberikan rekomendasi yang tegas dan sesuai prosedur hukum. Kenapa? Karena Sambo sendiri punya borok dong. Sambo punya borok juga jadi Sambo gak ngomong sampai sekarang," ucapnya.

Polri bungkam soal Ismail Bolong

Tempo telah berusaha mengonfirmasi laporan hasil penyelidikan Divisi Propam Polri tersebut kepada Kadiv Propam saat ini, Irjen Syahar Diantono, akan tetapi Syahar tak mau menjawabnya. Begitupun Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komjen Agus Andriyanto yang namanya disebut dalam laporan itu. Agus tak menjawab pesan yang dikirim Tempo. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, juga masih bungkam

Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, pun tak bisa menjelaskan perihal laporan itu. Arman berjanji akan menanyakan dokumen laporan itu kepada kliennya.

"Saya hari ini gak besuk klien saya. Selasa pada saat sidang saya konfirmasi ke klien saya ya," ujarnya.

Tempo juga berusaha menghubungi kuasa hukum eks Kepala Biro Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat. Namun Henry juga masih belum mau memberi jawaban. Hendra merupakan orang yang membuat laporan kepada Ferdy Sambo terkait penyelidikan kasus Ismail Bolong.

Sumber: tempo.co