JAKARTA, HETANEWS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyinggung dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seleksi hingga pemilihan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Junimart pun meminta pimpinan Bawaslu RI mencermati dugaan KKN tersebut.

"Tolong ini dikoreksi, Pak Ketua (Bawaslu RI) dan teman-teman komisioner," kata Junimart di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).

Hal itu disampaikan legislator PDIP tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Menurut Junimart, dugaan praktik KKN itu menguak seiring banyaknya tenaga Panwaslu yang terpilih dianggap tidak memiliki kapabilitas memadai sebagai tenaga pengawas. Junimart bahkan menyebut banyak tenaga Panwaslu tidak memahami tentang fungsi dan kewenangan Bawaslu.

Sebaliknya, kata dia, para peserta yang dianggap berkualitas justru tersisih dalam seleksi tenaga Panwaslu. "Kenapa demikian? Transaksional, pak. Saya punya bukti banyak," tegasnya.

Dia menyebut Panwaslu merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilihan ketua Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Panwaslu seyogianya tidaklah mudah.

"Jangan orang masuk jadi Panwaslu cari makan, Pak! Ini, kan, tugas-tugas pengabdian sesungguhnya kalau kita mau jujur, bukan cari makan, apalagi cari kaya," tutur Junimart.

Oleh karena itu, pimpinan Komisi II DPR RI itu berharap penyelenggara pemilu memiliki integritas dalam menjalankan tugas agar pelaksanaan pesta demokrasi pada 2024 mendatang berlangsung jujur dan adil.

"Kami ingin penyelenggara pemilu itu bersih. Sekali lagi saya tekankan tolong dikoreksi Bawaslu, integritas dan kinerja Bawaslu tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Saudara Ketua Bawaslu Pusat," ucap Junimart.

Sumber: jpnn.com