JAKARTA,HETANEWS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukita bertemu dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Keduanya membahas perkara kasus gagal ginjal yang tengah diselidiki BPOM dan Bareskrim Polri.
Pertemuan berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2022) siang. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup.

"Jadi tadi ada dari BPOM, Kepala BPOM datang ke Kejaksaan Agung untuk bertemu langsung dengan Pak Jaksa Agung dengan jajarannya. Termasuk beberapa deputi yang dibawa ke sini. Yang dibahas adalah, pertemuan itu terkait dengan dukungan penegakan hukum terutama kasus yang sedang diselidiki oleh BPOM," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, di Kantornya, Rabu (16/11/2022).

Ketut menjelaskan Jaksa Agung dan Kepala BPOM membahas perihal penegakan hukum dalam kasus gagal ginjal akut yang menyeret sejumlah perusahaan farmasi. Dia mengatakan, saat ini Kejagung sudah menerima tiga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dua di antaranya dari BPOM dan satu dari Bareskrim Polri.

"Jadi sementara kita sudah menerima 3 SPDP. Dua dari BPOM, satu dari penyidik Polri, itu BPOM," lanjutnya.
Ketut menyampaikan kedatangan Penny berserta jajaran BPOM juga untuk mendukung pembuatan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM, kata dia, juga meminta bantuan hukum perihal gugatan dari sejumlah perusahaan terkait kasus gagal ginjal akut.

"Kemudian dukungan kedua dalam rangka pembuatan Undang-undang-undang atau Perppu terkait pengawasan obat dan makanan. Mungkin penguatan kelembagaan maksudnya ya dari BPOM," ujarnya.

"Ketiga yang dibahas adalah kemungkinan dari BPOM meminta bantuan hukum terkait dengan gugatan dari beberapa pihak perusahaan, gugatan keperdataan maupun PTUN," tambah Ketut.

Menanggapi permintaan BPOM, Jaksa Agung pun menyatakan siap mendukung dalam hal penegakan hukum di kasus gagal ginjal akut. Ketut mengatakan, Jaksa Agung juga akan segera menyiapkan jaksa penuntut umum untuk menghandle kasus tersebut.

"Nanti kita akan menyiapkan Jaksa Penuntut Umum. Dan Pak Jaksa Agung dalam kesempatan tersebut menyampaikan siap mendukung BPOM dalam hal penegakan hukum. Karena itu merupakan tugas dan kewajibannya apalagi perkara-perkara tersebut menimbulkan korban anak-anak yang banyak," imbuhnya.

Lebih lanjut, terkait SPDP, Ketut mengatakan bahwa belum ada tersangka yang ditetapkan dalam tiga SPDP yang diterima Kejagung. Dia menyebut, selain gugatan pidana, Kejagung juga membuka peluang untuk menjerat kasus tersebut secara perdata karena menimbulkan kerugian.

"Ada 2 perusahaan, ada perorangan tapi belum menentukan tersangkanya. Jadi 3 perusahaan untuk SPDP tadi tapi belum menentukan tersangkanta siapa yang bertanggung jawab. Bahkan ke depan kita menyarankan melakukan gugatan keperdataan ganti rugi," kata Ketut.