SIMALUNGUN, HETANEWS.com – Rapat paripurna DPRD Simalungun terkait pendapat fraksi terhadap 7 Ranperda beserta 1 Ranperda inisiatif DPRD, kembali molor dan diskors sebanyak 2 kali, pada hari Jumat (11/11/22).

Dari apa yang di tunjukkan oleh DPRD Kabupaten Simalungun tersebut menuai pertanyaan di kalangan masyarakat “Apakah DPRD Tidak Serius Untuk Membangun Simalungun”.

Menurut pengamat hukum dan juga tokoh muda Simalungun Edi Sihombing menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 35 ayat 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa rencana Peraturan Daerah Kabupaten/Kota didasrkan, Peraturan perundang-undangan yang Perintah lebih tinggi, Rencana pembangunan daerah, Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan Aspirasi masyarakat daerah.

“Dimana semuanya ditunjukkan untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat sebagai mana Amanah UUD 1945,” ujarnya Minggu, (13/11/2022).

Masih kata Edi Sihombing bahwa pembahasan Ranperda Kabupaten Simalungun yang berasal dari Pemda terdiri dari 8 rancangan Peraturan Daerah, 3 (tiga) diantaranya adalah APBD TA 2023, Rencana Pembangunan Industri dan Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diprioritaskan karena bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan menyangkut hidup orang banyak.

“Bahwa ketidak hadiran sebagian anggota DPRD Kab Simalungun dalam rapat paripurna untuk membahas Ranperda Kabupaten Simalungun sangat disesalkan, sidang tersebut tertunda karena tidak kuorum. Jadi muncul pertanyaan di kita Masyarakat Simalungun ’Apakah DPRD Kabupaten Tidak Serius Untuk Membangun Simalungun’ ujarnya.

Lanjutnya, Bahwa ada 3 (tiga) kemungkinan anggota legislatif tidak hadir, pertama, anggota berhalangan hadir karena sakit, kedua, anggota tidak hadir karena malas bekerja, ketiga, anggota tidak hadir karena pilihan politik.

”Bahwa untuk alasan yang pertama bisa dimaklumi, sementara untuk alasan yang kedua, anggota tersebut sudah sepantasnya ditegur dan dihukum secara kode etik, dan untuk alasan yang ketiga rampungnya pembahasan ranperda ini tergantung pada tujuan dan moral dari fraksi maupun anggota dewan itu sendiri,” tegasnya.

Ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat paripurna tersebut, justru menjadi blunder terhadap partai yang mengusungnya, masyarakat akan memberi penilaian negatif dan mempertanyakan kinerja anggota legislatif tersebut.

Maka sudah sebaiknya pimpinan partai memberikan sanksi dan teguran. Namun, jika ketidakhadiran anggota tersebut atas arahan fraksi/partai maka fraksi/partai memberikan pelajaran politik yang tidak baik kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.