JAKARTA, HETANEWS.com - Presiden Joko Widodo diminta tak banyak ikut campur soal kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dipicu komentar Jokowi yang dinilai memberikan dukungan pada figur tertentu untuk menjadi calon presiden (capres), misalnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat HUT Partai Golkar, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat HUT Partai Perindo.

Permintaan agar Jokowi untuk menahan diri pun muncul dari sejumlah partai politik (parpol), di antaranya PDI-P, PKS, dan Partai Demokrat. Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan Pilpres mendatang.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Basarah ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurutnya ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujarnya.

Kemudian, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bijak karena memprediksi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bisa mendapat jatah jadi Presiden 2024.

"Iya (tidak bijak). Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politisi semata," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Jokowi diminta tak intervensi kedaulatan partai

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menilai saat ini Jokowi terlalu melakukan intevensi pada kedaulatan parpol. Dampaknya, lanjut dia, adalah situasi politik yang tak sehat.

"Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini yang jadi tidak sehat," paparnya.

Sedangkan Hinca mengatakan, dia khawatir dengan berbagai dukungan Jokowi pada menterinya yang berencana mengikuti Pilpres 2024, hal itu bisa membuat jalannya pemerintah jadi tak optimal. Sebab, menteri tersebut sangat mungkin tak fokus menjalankan pekerjaan sebagai pembantu Presiden.

"Di satu sisi baik saja untuk mengajak semua orang untuk bersiap berdemokrasi. Di sisi lain, saya kira pemerintahan ini harus diurus secara serius oleh menteri-menterinya, dan karena itu serius juga lah mengurus rakyat ini," sebut dia.

Jokowi dinilai Jemawa

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memandang dukungan Jokowi pada Prabowo menunjukkan sikap yang jemawa.

Mantan Wali Kota Solo itu dinilai tengah menunjukan posisi politiknya lebih tinggi ketimbang pihak-pihak yang pernah mengalami kekalahan dalam Pilpres.

“Seolah ia melupakan dan tidak menganggap ada peran banyak pihak di balik capaian yang ia peroleh,” terang Umam.

Cerita Jokowi tentang dua kali kemenangan dalam kontestasi perebutan kursi RI-1 tak hanya menyinggung Prabowo, tapi juga menyentil Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Umam menjelaskan Megawati juga pernah mengalami dua kali kekalahan dalam gelaran Pilpres yakni pada 2004 dan 2009. Menurutnya, Jokowi seolah lupa bahwa Prabowo mengusungnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012, dan Megawati mendukungnya pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Nature kekekuasan bisa mengubah banyak hal. Termasuk mengubah individu yang semula dikenal rendah hati, menjadi merasa tinggi hati karena segenggam kekuasaan yang ia pegang,” ungkapnya.

Umam lantas menyarankan agar Jokowi lebih sensitif dalam melakukan komunikasi politik.

“Sebaiknya Jokowi kembali memahami nasihat ‘ojo dumeh’, atau jangan mentang-mentang, karena dibalik capaian dan prestasi kita, selalu ada peran orang lain dibelakangnya,” tandasnya.

Sumber: kompas.com