JAKARTA, HETANEWS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) memiliki nilai strategis dan penting untuk proses pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing.

Bendahara Negara tersebut menegaskan, diperlukan sektor keuangan yang kuat guna mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

"Pemerintah setuju bahwa RUU PPSK memiliki nilai strategis dan penting bagi Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Rapat Komisi XI DPR RI, Kamis (10/11).

Sri Mulyani menilai, sektor keuangan Indonesia masih memiliki sejumlah permasalahan fundamental. Misalnya, proporsi aset sektor keuangan belum merata dan peran sektor perbankan sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek yang masih sangat dominan.

"Porsi aset di industri keuangan nonbank diharapkan menjadi sumber dana jangka panjang untuk memberikan sumber pembiayaan pembangunan masih relatif kecil," jelas Menkeu.

Dia melanjutkan, indikator sektor keuangan terhadap PDB Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara Asean-5 lainnya. Aset bank per PDB masih sebesar 59,5 persen dan kapitalisasi pasar modal terhadap PDB baru mencapai 48,3 persen.

"Ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dana masyarakat dalam industri keuangan masih sangat terbatas dan potensi pendalaman pasar masih sangat besar,” tandKeuangan