HETANEWS.com - Penyelidikan dugaan pejabat tinggi Mabes Polri "membekingi" -- istilah umum mendukung atau melindungi -- tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur dengan menerima uang miliaran rupiah, dikhawatirkan sulit tuntas jika tidak dilakukan oleh lembaga di luar kepolisian.

Karena itu, Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, mendesak pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap perkara tersebut.

Mantan Kabareskrim, Susno Duadji, tidak memungkiri adanya praktik petinggi polisi "membekingi kasus kejahatan, lantaran kekuasaan yang dimiliki institusi Polri sangat-sangat besar".

Dugaan "uang setoran" ke pejabat tinggi di Mabes Polri karena membekingi aktivitas tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur, terungkap setelah viralnya video pengakuan seorang pria bernama Ismail Bolong.

Pria yang mengaku pernah bertugas di Satuan Intelijen Keamanan Polresta Samarinda, Kaltim, ini berkata "telah memberikan" uang sebesar Rp6 miliar ke Kabareskrim Agus Andrianto.

Uang tersebut diserahkan secara bertahap pada tahun 2021.

"Terkait kegiatan yang saya laksanakan saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim yaitu Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp2 miliar, bukan Oktober 2021 sebanyak Rp2 miliar, dan November 2021 juga sebesar Rp2 miliar.

"Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau," kata Ismail Bolong dalam video.

Tangkapan layar Ismail Bolong pengusaha pengepul batu bara yang videonya viral.

Ismail Bolong mengaku telah pensiun dini sebagai anggota polisi, dan bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin dengan keuntungan yang diperoleh berkisar Rp5 miliar - Rp10 miliar. Selain ke Kabareskrim Agus Andrianto, dia juga memberikan "uang koordinasi" ke Kasatreskrim Bontang sebesar Rp200 juta pada Agustus 2021.

Tapi belakangan, Ismail Bolong meralat pengakuannya. Dia mengataakan membuat video "karena di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai Karopaminal Polri".

"Jadi dalam hal ini saya klarifikasi. Saya tidak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim, apalagi ketemu," ucapnya.

Apa hasil penyelidikan Propam?

Terlepas dari bantahan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Pengamanan Internal Polri pada April 2022 pernah menyelidiki kasus tersebut.

Dari salinan yang diterima BBC, hasil penyelidikan itu menyebutkan bahwa di Kalimantan Timur "ada beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi Izin Usaha Penambangan (IUP)". Salah satunya di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Meski ilegal, Polsek, Polres, Polda Kaltim, dan Bareskrim Polri disebutkan "tidak melakukan upaya hukum karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang batu bara ilegal" dan "adanya intervensi dari unsur lembaga lain".

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Agus Andrianto. KOMPAS

'Kalau internal saja tidak akan selesai'

Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, mengatakan persoalan ini genting bagi institusi Polri di tengah mencuatnya kasus pembunuhan yang didalangi pejabat tinggi Polri, Ferdy Sambo. Sebab sudah pasti bakal memperburuk citra kepolisian.

"Ini imbasnya ke institusi. Jadi prinsipnya jangan sampai Polri jadi korban, kan institusi ini dibutuhkan oleh publik kalau bermasalah terus dia tidak bisa total melaksanakan fungsinya," imbuhnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (8/11).

Kompolnas, sambungnya, pernah menerima pengaduan soal anggota polisi yang mendapatkan "uang setoran", yang disebut "terjadi mulai dari tingkat polres, polda sampai Mabes Polri".

Setiap laporan itu, klaimnya, selalu ditindaklanjuti dengan mengadukan ke Kapolri.

"Ini persoalan kultural yang tidak pernah selesai," jelasnya.

F´╗┐oto ilustrasi. Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, mengatakan praktik polisi terima "uang setoran" bukan hal baru alias sudah lama terjadi dan berasal dari bisnis ilegal seperti tambang, judi, atau narkoba. ANTARA FOTO

Hanya saja, dengan masih adanya aduan serupa menunjukkan pengusutan dan pengawasan internal Polri lemah. Sehingga diperlukan lembaga luar yang menindak kasus ini yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan melibatkan KPK, kata Wahyu, pihaknya berharap pengusutan perkara ini bisa tuntas apalagi melibatkan pejabat tinggi Polri.

"Tidak akan selesai-selesai kalau internal saja yang melakukan pemeriksaan. Sedangkan kalau Kompolnas tidak punya kewenangan pro justisia untuk melakukan pemanggilan paksa."

Menanggapi permintaan itu, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya terbuka dan menyambut baik rencana tersebut. Ini karena keuntungan yang dihasilkan dari sektor strategis seperti tambang, cukup menggiurkan banyak pihak dan berpotensi terjadi pelanggaran hukum.

"Terkait rencananya menggandeng KPK dalam mengungkap perkara mafia tambang di Indonesia, kami tentu menyambutnya dengan baik," kata Ali Fikri seperti dilansir Tempo.co, Senin (7/11).

Mengapa polisi 'terima' uang setoran?

Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, mengatakan praktik polisi terima "uang setoran" bukan hal baru alias sudah lama terjadi dan berasal dari bisnis ilegal seperti tambang, judi, atau narkoba.

Uang yang mengitari bisnis ilegal itu pun, klaimnya "cukup besar". Kepolisian sangat rentan tergoda menerima "uang setoran" itu lantaran memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar. Apalagi jika tidak ada tindakan tegas bagi yang melanggar.

"Jadi sangat tergantung pada orangnya, kalau dia mau godaan itu banyak. Kalau tidak mau, ya terhindar tapi biasanya tidak bertahan lama. Kayak saya 'dibanting'.

"Tinggal kita apakah rela melacurkan diri? Itu saja. Karena Polri punya kekuatan yang besar, godaan jadi banyak."

Untuk kasus yang diduga menjerat Kabareskrim Agus Andrianto, Susno menilai Kapolri harus bertindak cepat dengan memeriksa orang-orang yang disebut oleh Ismail Bolong.

Kalau dalam pengusutan memang ada pelanggaran maka anggota polisi yang terlibat harus diseret ke ranah pidana. Hingga berita ini ditulis, juru bicara Mabes Polri Deddy Prasetyo belum menjawab pertanyaan BBC News Indonesia.

Juru bicara Polda Kaltim, Yusuf Sutejo menyerahkan kasus pernyataan Ismail Bolong ke penyelidikan Mabes Polri. Sebab dugaan "setoran uang" itu tengah didalami karena menyebut nama Kabareskrim Agus Andrianto

"Terkait video viral soal pernyataannya itu ditangani oleh Mabes Polri, jadi yang membuat statement itu nanti dari Mabes Polri, bukan dari kami,” ujarnya kepada wartawan.

Sumber: bbcindonesia.com