JAKARTA, HETANEWS.com - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global, melalui stabilisasi harga dan penebalan perlindungan sosial terutama bagi keluarga miskin dan rentan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, upaya-upaya yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan APBN sebagai shock absorber antara lain, pertama menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik yang merupakan administered price, yang juga sangat menentukan tingkat inflasi.

Kedua, memberikan insentif selisih harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana agar tetap terjangkau.

“Ketiga, APBN mengimplementasikan pemberian BLT Minyak Goreng bagi 20,65 juta KPM yang merupakan KPM Kartu Sembako dan atau KPM PKH, serta 2,5 juta PKL makanan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11/2022).

Langkah berikutnya adalah dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri melalui Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), antara lain kedelai dan jagung.

Juga, menerapkan penurunan pungutan ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dan sekaligus mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani melalui penetapan PMK No.115/PMK.05/2022.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah akan terus menggunakan instrumen APBN 2022 secara antisipatif dan responsif untuk antisipasi ketidakpastian yang semakin meningkat melalui penerapan automatic adjustment.

“Kedua, mendorong program PEN yang masih akan berlangsung hingga akhir 2022 agar tetap responsif yang diselaraskan dengan perkembangan Covid-19 dan juga dari sisi tren pemulihan ekonomi yang membaik,” ujarnya.

Pemerintah juga akan memperkuat dukungannya untuk UMKM, antara lain melalui program KUR dan penjaminan. Pasokan batu bara juga akan terus dijaga guna menjaga ketahanan energi nasional sebagaimana diatur dalam PMK No.17/PMK.02/2022.

Tak hanya itu, pemerintah terus mendukung berbagai proyek padat karya, pariwisata, dan ketahanan pangan, serta memberikan insentif perpajakan PPh Pasal 22 Impor.

Sumber: bisnis.com