SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Raibnya 29 pohon mahoni di Jalan Asahan, tepatnya di depan Meranti Land manjadi issu yang sudah dibahas oleh pihak terkait.

Bahkan, pihak Kejaksaan Negeri Simalungun diundang oleh Dinas PUPR Provinsi Sumut Selasa baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Simalungun, Inspektorat Simalungun, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, Dinas Bina Marga, Camat Siantar dan pihak pengusaha Meranti Land.

"Kita sebagai APH diundang dan duduk bersama terkait hilangnya 29 batang pohon mahoni yang berusia lebih dari 20 an tahun tersebut. Bukan hanya ditebang tapi keberadaan (hasil) kayunya juga tidak jelas," ungkap Kasi Pidsus M Kenan Lubis kepada Media, Senin (17/10/2022) di kantornya.

Dikatakannya, hingga kini pihaknya belum ada menerima laporan terkait raibnya pohon mahoni di Jalan Asahan persisnya di depan lokasi perumahan elite " Meranti Land".

Dalam pertemuan tersebut, Kejari Simalungun meminta agar dinas atau instansi yang merasa kehilangan atas lenyapnya 29 batang pohon mahoni tersebut segera membuat laporan ke polisi atau ke jaksa. Agar penebangan pohon mahoni tersebut bisa diusut tuntas.

Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada instansi atau kantor yang melaporkan terkait penebangan pohon tersebut. Puluhan pohon mahoni yang hilang tersebut nilainya cukup fantastis.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan dari beberapa sumber yang layak dipercaya, pohon tersebut ditanam oleh Dinas PUPR.

Selain Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang membuat laporan, bisa juga masyarakat yang dirugikan.

Meski demikian, salah seorang warga sekitar jalan Asahan A Tambunan mengatakan, seyogianya penebangan tersebut diusut tuntas. Karena merugikan keuangan negara. Pohon tersebut merupakan asset negara bukan milik pribadi/perseorangan.

Pohon yang sudah puluhan tahun itu menjadi pelindung bagi masyarakat sekitar. Karena menghindari polisi dan menjadi taman hijau di sepanjang jalan Asahan.

"Aparat terkait harus segera mengusut tuntas penebangan yang dilakukan secara "gaib" itu. Tidak perlu menunggu ada laporan. Karena kami warga sangat keberatan," jelasnya.