HETANEWS.com - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai lobi yang dilakukan pemerintah terhadap Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA terkait Tragedi Kanjuruhan bersifat politis.
Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan lobi tersebut menihilkan tanggung jawab pemangku kebijakan yang terkait.
"Lobi pemerintah indonesia kepada FIFA melalui Menteri BUMN Erick Thohir sebetulnya merupakan sebuah tindakan politik," kata Fatia dalam konferensi pers daring, Rabu (12/10).
"Yang sebetulnya tidak juga bisa menihilkan tanggung jawab PSSI atau pun pemerintah Indonesia itu sendiri terkait soal dugaan pelanggaran HAM," sambungnya.
Selain PSSI dan pemerintah, Fatia juga menuntut pertanggungjawaban pihak kepolisian akibat penggunaan gas air mata secara sewenang-wenang maupun penyelenggara pertandingan.
Ini mengingat jumlah korban jiwa sebanyak 130 lebih. Kontras mendesak FIFA lebih serius melihat persoalan yang terjadi pada Tragedi Kanjuruhan.
Fatia mengingatkan kebijakan dan program yang dimiliki FIFA untuk menyelenggarakan penilaian risiko terhadap pelanggaran HAM, pengembangan strategi mitigasi risiko, penerapan mekanisme pengaduan, serta memastikan remediasi untuk dampak-dampak buruk yang terjadi.
Di sisi lain, FIFA juga memiliki beleid dalam Pasal 19b Keamanan dan Keselamatan Stadion FIFA terkait pelarangan penggunaan gas air mata di stadion.
"Dari hal tersebut sebetulnya sudah sangat jelas dan sudah sangat cukup tegas bagi FIFA untuk bisa memberikan sanksi kepada penyelenggara maupun kepada PSSI," pungkas Fatia.
Sumber: mediaindonesia.com
