SIANTAR, HETANEWS.com - Ratusan Karyawan PD-PHJ (Pasar Horas Jaya) tidak gajian sejak kepemimpinan Bambang Wahono, yang lalu mengundurkan diri karena ketidakmampuannya. Beralih ke Imran Simanjuntak situasi juga tetap tidak berubah hingga ikut mengundurkan diri.

Kini di bawah kepemimpinan Toga Sehat Sihite, kondisi PDPHJ semakin parah dan memprihatinkan dengan sikap yang seenaknya.

Demikian dikatakan Daulat Sihombing, Ketua Perkumpulan Sumut Watch kepada wartawan melalui pers relisnya, Selasa (4/10/2022).

Kenapa seenaknya?? Sebagai Plt PDPHJ, Toga Sihite merasa “tak ada” Walikota.

"Bayangkan ia anggota Direksi tapi mampu menerbitkan 2 SK Direksi dalam satu hari yang sama," tegas Daulat.

Pertama, SK Direksi PDPHJ Nomor : 800/660/PDPHJ/VI/2021, tentang Pemberhentian Seluruh Pejabat Struktural PDPHJ, tertanggal 11 Juni 2021. Kedua, SK Direksi PDPHJ Nomor : 800/662/PDPHJ/VI/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural dan Staf PDPHJ, tertanggal 11 Juni 2021.

Menurut Daulat yang juga mantan Hakim Adhoc PN. Medan itu, kedua keputusan Toga Sihite tidak sah karena cacat hukum dan cacat administrasi.

Alasannya, pejabat struktural PDPHJ sebelumnya diangkat dengan SK yang dibuat dan ditandatangani Direktur Utama PDPHJ secara defenitif sehingga tidak dapat dibatalkan oleh anggota Direksi dibawah level Dirut.

Kedua, Keputusan Direksi tentang Pemberhentian Pejabat Struktural PDPHJ, hanya ditandatangani oleh Toga Sihite selaku anggota Direksi, tanpa ditandatangani Bambang Wahono selaku Dirut dan Imran Simanjuntak sebagai anggota Direksi.

Karena Bambang baru mengundurkan diri pada 11 Juni 2021 dengan SK Walikota No.800/660/PDPHJ/VI/2020, dan Imran baru mengundurkan diri 1 April 2022, dengan SK Walikota No. 800/499/IV/WK-THN 2022.

Ketiga, SK Pengangkatan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural dan Staf PDPHJ, tanggal 11 Juni 2021, juga hanya ditandatangani anggota Direksi Toga Sihite dan Imran Simanjuntak, tanpa turut ditandatangani Bambang Wahono yang saat itu masih menjabat Dirut PDPHJ.

Keempat, Toga Sihite baru ditunjuk sebagai Plt. Dirut PDPHJ, 27 Agustus 2021, berdasarkan SK Walikota Nomor : 800/598/VIII/WK-Thn 2021, sehingga sebelum itu ia tidak memiliki kewenangan apapun untuk membuat keputusan atas nama Direktur Utama PDPHJ.

Kelima, Pengangkatan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural dan Staf PDPHJ sebanyak 15 orang berstatus Calon Pegawai dalam Keputusan Direksi Nomor : 800/662/PDPHJ/VI/2021, tertanggal 11 Juni 2021, bertentangan dengan Peraturan Direksi PDPHJ No. : 800/502/PDPHJ/VI/2015 Tentang Kepegawaian PDPHJ, tanggal 26 Juni 2012, Pasal 62 yang mengatur bahwa pejabat struktural diangkat dari Pegawai Tetap dan bukan status Calon Pegawai.

Keenam, SK Pengangkatan Plt. Pejabat Struktural sarat mengandung cacat administrasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Plt. Dirut, Toga Sihite telah membuat keputusan secara suka- suka, secara liar, tanpa aturan, tanpa sistem dan tanpa kontrol.

"Ironisnya, dalam situasi itu pula Toga Sihite mengembangkan intrik, adu domba dan hasutan untuk memecah belah karyawan dan pejabat struktural, lalu konflik horizontal itu dipelihara tanpa perduli dampaknya membuat perusahaan semakin terpuruk," kata Daulat.

Untuk itu, Walikota dan Dewan Pengawas PDPHJ harus segera memberhentikan Toga Sihite dari jabatan Plt. Direktur Utama tanpa menunggu berakhirnya masa jabatannya tertanggal 07 Desember 2022, atau setidaknya tidak memperpanjang masa jabatannya. (Relis)