SIANTAR, HETANEWS.com - Pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Siantar terpaksa dijadwalkan kembali. Hal itu diputuskan saat paripurna pengusulan hak interpelasi yang digelar di Harungguan Bolon, Senin (3/10)

Rapat yang digelar berdasarkan keputusan BANMUS itu sebelumnya dinyatakan quorum, dibuka oleh Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, pada pukul 10.55 WIB.

Saat rapat berjalan, anggota DPRD dari Fraksi Hanura menyampaikan schedule rapat belum diterima lantaran saat itu Hanura mengikuti agenda partai.

Sementara itu, Fraksi PDIP menanggapi rapat perlu dilanjut meski di skorsing untuk memberi kesempatan kepada fraksi Hanura.

"Undangan pengajuan hak interpelasi tidak disampaikan ke Hanura. Karena saat itu ada kegiatan partai Hanura," ujar Wakil Ketua DPRD Ronald Darwin Tampubolon yang terpilih dari partai Hanura itu saat rapat.

Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi mengatakan syarat pengajuan hak interpelasi DPRD minimal diajukan 5 anggota DPRD dan sedikit 2 fraksi.

"Ketika syarat interpelasi sudah memenuhi syarat maka dibuka," ucapnya.

Tak banyak perdebatan dalam rapat kali ini. Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga tampak langsung menyikapi pendapat dari flor.

Menurutnya BANMUS akan menjadwalkan kembali rapat untuk hak pengusulan interpelasi.

"Rapat dibanmuskan kembali paling lama seminggu," ucapnya sambil mengetuk palu.

Sebagaimana diketahui pengajuan hak interpelasi ini buntut ketidakhadiran Wali kota Siantar Susanti Dewayani dalam rapat di DPRD pada September 2022.

Adapun saat itu DPRD memanggil Walikota untuk mempertanyakan status pembangunan GOR. Namun dalam pembahasan P APBD 2022, Susanti hadir dalam rapat paripurna.

Baca juga: DPRD Siantar Gunakan Hak Interplasinya Terhadap Walikota Siantar