HETANEWS.com - Setelah sempat ditunda dua pekan lantaran jaksa penuntut umum belum siap, sidang dengan agenda tuntutan terhadap AKBP Dalizon akhirnya digelar, Senin (26/9). Terdakwa dituntut empat tahun penjara atas perkara penerimaan fee dari proyek di Musi Banyuasin. Sidang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor PN Palembang. Terdakwa menghadiri sidang dari Rutan Pakjo Palembang.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, Syamsul Bahri Siregar menyebut terdakwa secara sah dan menyakinkan menerima suap sebesar Rp10 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Musi Banyuasin tahun anggaran 2019. Ketika itu terdakwa menjabat Kasubdit Tipidkor Ditreskrimum Polda Sumsel.

"Karena itu, menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Dalizon selama empat tahun penjara," ungkap Syamsul saat membacakan tuntutan.

Terdakwa juga dituntut mengembalikan uang suap yang diterimanya kepada negara. "Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk mengembalikan uang pengganti, maka diganti dengan hukuman selama dua tahun," ujarnya.

Jaksa menyebut, uang fee itu merupakan permintaan terdakwa kepada Kepala Dinas PUPR Herman Mayori sehingga digelar rapat khusus yang dihadiri seluruh petinggi di dinas tersebut. Lalu Herman Mayori bertemu dengan Bupati Musi Banyuasin kala itu, Dodi Reza Alex untuk menyampaikan permintaan Dalizon.

Saat itu Herman sangat takut karena dirinya akan ditetapkan tersangka jika uang sebesar itu tidak diberikan. "Wah besar sekali ya," kata jaksa menirukan respon Dodi Reza.

Alhasil, Herman Mayori meminta izin ke Dodi Reza untuk meminjam uang kepada sejumlah kontraktor. Tidak ingin kasus ini diproses, Dodi Reza pun mengizinkan.

Setelah uang terkumpul, seorang kepala bidang di Dinas PUPR Bram Rizal menemui Dalizon untuk menyampaikan pesan dari Herman Mayori. Bram menyerahkan uang itu ke rumah Dalizon yang disaksikan rekannya, Hadi Candra.

Setelah menerima fee, Dalizon mengawal proyek di Dinas PUPR agar tidak ditangani penegak hukum lain. Dia menghentikan penyelidikan hanya sebatas lisan dan tanpa melalui prosedur, salah satunya gelar perkara.

"Sebagai Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, terdakwa AKBP Dalizon dinilai tidak menjalankan tugas sesuai prosedur," terangnya.

Bagi-Bagi Hasil Fee

Terdakwa Dalizon mulai membagikan uang fee itu kepada beberapa orang. Sebanyak Rp4,7 miliar dia serahkan kepada atasannya, Kombes Pol Anton Setiawan yang saat itu menjabat Direktur Reskrimsus Polda Sumsel.

Ada juga Rp2,2 miliar dibagi-bagi ke tiga anak buah Dalizon, yakni Salupen, Heriyadi dan Pitoy.

Sementara terdakwa Dalizon menggunakan bagiannya untuk untuk membeli rumah sekaligus merenovasinya senilai Rp1,5 miliar. Terdakwa juga membeli mobil mewah dengan cara tukar tambah, dan keperluan pribadi lainnya.

Meski dalam keterangannya Dalizon membongkar ke mana saja aliran fee itu, JPU menilai sulit dibuktikan. Apalagi hal itu tidak disertakan dengan alat bukti cukup sehingga sulit dilakukan penyelidikan.

"Pengakuan terdakwa AKBP Dalizon tidak mempunyai dasar pembuktian yang cukup kuat karena hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja," kata jaksa.

Mendengar tuntutan JPU, penasihat hukum terdakwa Andi Carson menilai uang pengganti yang dibebankan kepada kliennya terlalu berat. Sebab, uang itu turut dinikmati sejumlah orang, seperti nama-nama yang disebutkan terdakwa pada sidang sebelumnya.

"Ada pihak lain yang turut menikmati, bukan klien saya saja. Uang pengganti itu jelas sangat berat," kata Andi.

Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan nota pembelaan pada sidang berikutnya dengan agenda pleidoi. Andi meminta majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan lebih detail sebelum memutus perkara.

"Pembelaan kami akan dituangkan dalam pleidoi nanti, kami siapkan optimal," ujarnya.