HETANEWS.com - Klaim bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp1.000 triliun dana otonomi khusus (Otsus) dibantah oleh jajaran pemerintah daerah Papua.

Terlepas berapapun jumlah dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua, menurut pakar, dana itu gagal dimanfaatkan dengan baik dan kerap disalahgunakan.

Gubernur Papua Lukas Enembe kembali mangkir dalam pemanggilan kedua yang diagendakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/09), dengan alasan sakit. Ia sedianya diperiksa untuk kasus gratifikasi senilai Rp1 miliar yang disangkakan padanya.

Juru bicara Lukas Enembe, Muhammad Rifai Darus, memandang kasus korupsi yang menjerat gubernur Papua yang menjabat sejak 2013 itu mengarah pada "pembunuhan karakter" oleh "kelompok pemilik kekuasaan dan yang berseberangan secara politik" dengan Lukas Enembe.

Termasuk klaim Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, yang menyebut lebih dari Rp1000 triliun dana otonomi khusus sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sejak 2001 dan tidak terserap rakyat Papua, yang menurutnya "keliru".

Sebab, merujuk data Kementerian Keuangan, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp138,65 triliun

Akan tetapi, Ketua Gugus Tugas Papua di Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, menegaskan bahwa terlepas berapapun jumlah dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua, dana itu gagal dimanfaatkan dengan baik dan kerap disalahgunakan.

"Kita tidak usah terjebak pada polemik ini, apakah sekian ratus triliun, atau seribu triliun, tetapi angka kumulatif yang hitungan sementara Rp1.000 triliun itu secara umum gagal dikonversi menjadi capaian yang seharusnya lebih signifikan," ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 menemukan dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat senilai Rp4,281 triliun.

Sedangkan beberapa waktu lalu, kepolisian menduga ada penyelewengan pengelolaan dana dengan kerugian negara ditaksir Rp1,8 triliun, merujuk temuan BPK. Namun kasus-kasus itu tidak sampai diproses secara hukum.

Gubernur Papua Lukas Enembe kembali mangkir dalam pemanggilan kedua yang diagendakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/09) REUTERS

Sebanyak Rp500 triliun dikucurkan di era Lukas Enembe

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp1.000 triliun, yang terdiri tak hanya dana otsus saja, namun juga alokasi dana yang lain. Setengah dari Rp1.000 triliun, dikucurkan pada masa pemerintahan Lukas Enembe.

"Dana otsus yang digelontorkan ke Papua sejak 2001 seluruhnya bergabung dengan dana otsus itu ada belanja kementerian dan lembaga, dana transfer keuangan, dana desa, dan sebagainya itu Rp1000 T lebih. Yang disalurkan di era Pak Lukas itu Rp500 T lebih," ujar Mahfud MD akhir pekan lalu.

"Tapi di sana rakyatnya sepertinya tidak dapat apa-apa, tetap miskin," lanjutnya.

Akan tetapi, pernyataan Mahfud MD tersebut menuai pertanyaan dari sejumlah pihak, termasuk politisi Partai Demokrat, Andi Arief dan jurnalis senior di Papua.

Akan tetapi, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa Rp1.000 triliun yang dimaksud Mahfud MD adalah total keseluruhan dukungan fiskal untuk Papua dan Papua Barat pada periode 2002-2021, tepatnya sebesar Rp1.092 triliun.

Jumlah itu terdiri dari dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp138,65 triliun, dana transfer ke daerah dana desa (TKDD) sebesar Rp702,20 triliun, serta belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp251,29 triliun.

"Pernyataan verbatim Pak @mohmahfudmd sangat jelas. Beliau menyebut tidak hanya Dana Otsus tapi juga Belanja K/L dan Transfer ke Daerah. Beberapa media menyebut hanya "dana otsus". Pernyataan beliau sudah benar menurut data resmi," tegas Yustinus dalam akun Twitter-nya.

Adapun, juru bicara Lukas Enembe, Muhammad Rifai Darus, mengeklaim pernyataan Mahfud soal Rp1000 T dana otsus sejak 2001 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan tidak terserap rakyat Papua, adalah "keliru dan tidak benar".

"Ini keliru, benar-benar sangat keliru. Kami membaca kembali pernyataan Pak Mahfud, selain banyak media yang latah memberikan informasi tersebut, kami perlu meluruskan bahwa data-data yang disampaikan berpotensi misinformasi," tegas Rifai.

Merujuk data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, tercatat Rp104,38 triliun untuk dana otsus dan DTI sejak 2002 - 2022.

Sementara dana perimbangan sebanyak Rp51,6 triliun, PAD sebesar Rp13,45 triliun dan APBD Papua sebanyak Rp170,5 triliun. Ia juga menyoroti klaim Mahfud bahwa "rakyat tidak dapat apa-apa" adalah tidak benar.

"Kami meminta agar publik dapat memeriksa angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, periksa juga indeks pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun, periksa prosentase penduduk miskin, semua memiliki progres yang siginifikan," tegas Rifai.

Merujuk data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Papua mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, pada kuartal II 2022, yakni sebesar 13,01% secara tahunan.

Akan tetapi, menurut Kepala BPS Margo Yuwono, kendati Papua - bersama dengan Maluku - mencatatkan pertumbuhan tertinggi, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat kecil, hanya 2,51%.

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Papua melesat 15,11%. Kendati begitu, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2022. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Papua tercatat mencapai 26,56%.

Ketua Gugus Tugas Papua di Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, mengatakan poin yang diungkap Mahfud dalam pernyataannya adalah membandingkan kucuran dana yang jumlahnya secara kumulatif Rp1.000 triliun, dengan capaian pembangunan Papua, yang menurutnya bisa lebih dari yang ada saat ini.

"Ini kan sebenarnya tidak bisa dibaca sebagai pernyataan yang berdiri sendiri, tapi pernyataan itu keluar masih dalam kaitan dengan proses hukum terhadap gubernur Papua, Pak Lukas."

"Artinya Pak Mahfud ingin melihat, sekaligus memberikan tanda tanya besar, ada apa dana yang sekian besar itu kemudian gagal dikonversi menjadi capaian yang lebih signifikan, lebih cepat, dibandingkan apa yang ada saat ini di Papua," jelasnya.

Bagaimana pengelolaannya?

Pengelolaan dana otsus, lanjut Gabriel, bisa dilihat dari dua hal, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, menurut Gabriel, tidak hanya berkewajiban mengucurkan dana otsus seusai perintah undang-undang, tapi juga memiliki kewajiban untuk memonitor dan mengawasi agar dana itu digunakan secara baik.

Fungsi itu, katanya, selama ini dijalankan oleh auditor, yakni BPK dan BPKP.

"Cuma itu tidak optimal, termasuk banyak beredar cerita di Papua, lembaga-lembaga itu jadi bagian dari praktik korupsi."

"Bagaimana kita menjelaskan Papua yang laporan keuangannya dinilai sangat wajar, tetapi ternyata ada penyelewengan yang luar biasa di situ?"

Tapi, lanjut Gabriel, pada saat yang bersamaan tanggung jawab terbesar setelah uang itu diterima ada pada pemerintah daerah.

Terkait dengan itu, Gugus Tugas Papua di UGM telah memetakan ada dua persoalan di level pemerintah daerah. Salah satunya, problem kompetensi dan kapasitas pengelolaan daerah.

"Kalau di wilayah perkotaan Papua, kapasitas pengelolaan keuangannya sudah memadai, tetapi di luar itu, apalagi wilayah pedalaman dan konflik, memang kapasitas aparatur keuangan yang mengawal itu semua memang sangat terbatas".

"Itu kemudian diperburuk dengan perilaku korup," tegasnya.

Sehingga, kombinasi antara kapasitas yang rendah dan niat yang jahat untuk merampas uang negara, itu menjelaskan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Jadi, bahwa uang Rp1.000 triliun itu gagal dikonversi menjadi capaian yang lebih signifikan di Papua, itu bukan semata-mata kesalahan daerah, atau kesalahan pemerintah pusat, tapi dua-duanya harus bertanggungjawab.

Seorang mama menunggu pengunjung di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Jayapura, Papua, Jumat (29/10/2021). ANTARA/INDRAYADI TH

Adapun, pada 2011 lalu BPK menemukan dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat senilai Rp4,281 triliun.

Sedangkan beberapa waktu lalu, kepolisian menduga ada penyelewengan pengelolaan dana dengan kerugian negara ditaksir Rp1,8 triliun, merujuk temuan BPK.

Namun kasus-kasus itu tidak sampai diproses secara hukum. Kendati begitu, perwakilan DPR Papua, John NR Gobai, menampik tudingan adanya korupsi dana otsus di Papua.

Selama ini, menurutnya, DPR Papua menyusun pengunaannya sesuai dengan amanat undang-undang Otonomi Khusus. Bahkan, telah membuat Perdasus No.25 tahun 2013 yang membagi dana itu sesuai dengan program yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

"Jadi adalah keliru kalau kita disebut melakukan penyimpangan yang luar biasa, seperti disampaikan oknum-oknum tertentu di Jakarta."

Menurutnya, apa yang terjadi sekarang adalah upaya untuk membentuk opini "seakan-akan orang Papua tidak mampu membangun tanah Papua".

"30 tahun lalu dan hari ini tentu berbeda, banyak perubahan yang sudah terjadi. Jadi kalau uang itu kita lahap habis, dari mana kita bangun pembangunan di Papua?" cetusnya.

Sumber: bbcindonesia.com