HETANEWS.com - Alotnya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo diduga karena adanya tabrakan kepentingan di dalam internal Polri.

Ferdy Sambo sebagai mantan Kadiv Propam disebut mengetahui berbagai sisi gelap anggota Polri, sehingga tidak bisa dengan mudah diproses hukum.

Dugaan itu semakin mencuat karena tidak ditahannya Putri Candrawathi, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J.

Kedua kubu diduga saling mengancam, bahkan Ferdy Sambo disebut bisa membongkar kebusukan aparat jika Polri membeberkan seterang-terangnya kasus pembunuhan Brigadir J ini.

"Yang saya sangat sayangkan itu presiden loh, kenapa? Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia bentuk tim independen," ucap pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, Rabu, 21 September 2022.

"Karena analisa saya, ini bukan perkara gampang karena walaupun ini perkara gampang tapi akan rumit karena dibuat balilut, karena saling sandera-menyandera," ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, Kamaruddin Simanjuntak meminta agar presiden membentuk tim independen dengan melibatkan orang-orang di luar Polri. Pasalnya, di internal Polri diduga terjadi aksi saling sandera kepentingan dengan Ferdy Sambo, sehingga kasusnya tak kunjung selesai.

"Makanya saya katakan kepada Presiden, bentuk tim independen karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandera-menyandera kepentingan," kata Kamaruddin Simanjuntak.

"Ini pasti sandera-menyandera, makanya saya bilang bapak presiden mohon bentuk tim independen melibatkan angkatan darat, laut, dan udara dan praktisi maupun akademisi lainnya, supaya terbuka dan terang bebas intervensi," tuturnya menambahkan.

Kamaruddin Simanjuntak bahkan menyebut jika Polisi di tingkat Sektor bisa membongkar kasus ini dengan cepat jika memang tidak ada intervensi.

"Kalau jujur nih, andaikan didatangkan satu tim dari Polsek siborong-borong, kampung saya, setengah hari selesai itu tanpa intervensi, tetapi karena ini syarat intervensi, ada yang berusaha terus menutupi, saya berusaha terus membuka. Bahkan tak jadi-jadi barang itu," ucapnya.

"Padahal kalau kita lihat kasusnya sederhana, korbannya di situ, pelakunya di situ, saksinya di situ, tetapi apa yang terjadi? Kapolres Jakarta Selatan tidak memasang police line," ujar Kamaruddin Simanjuntak menambahkan.

Padahal, dia menuturkan bahwa pemasangan garis polisi merupakan salah satu langkah pertama yang harusnya dilakukan saat ada kasus kejahatan.

"Sudah pengetahuan universal di seluruh dunia Kalau terjadi tindak pidana maka yang pertama diamankan adalah TKP, tempat kejadian perkara, yang kedua pasang police line, dilarang melintas," tutur Kamaruddin Simanjuntak.

"Yang ketiga adalah libatkan inafis, ahli sidik jari, potret dan sebagainya, kumpulkan bukti-bukti, libatkan ahli balistik untuk mengukur sudut-sudutnya," ucapnya menambahkan.

Kamaruddin Simanjuntak menuturkan bahwa lamanya proses penanganan TKP justru berpotensi menimbulkan berbagai macam perubahan skenario.

"Jangan sampai nanti karena kelamaan dan tidak ada olah TKP dan pengamanan TKP, akhirnya dibolong-bolong ini, di korek-korek temboknya seolah-oleh itu sasaran peluru," ujarnya.

"Siapa yang tahu kemudian ada lagi tindak-tindakan penghilangan barang bukti, ada penurunan CCTV, ada yang disambar petir, ada yang tiba-tiba hilang, ada yang tiba-tiba ketemu lagi. Ini kan sudah terlalu banyak sandiwara," kata Kamaruddin Simanjuntak menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Refly Harun, Kamis, 22 September 2022.

Sumber: pikiran-rakyat.com