SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Laporan pengaduan (Lapdu) untuk pembelian bibit durian, mangga dan alpokad serta pengadaan bahan Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) yang diterima Kejaksaan Negeri Simalungun.

Dalam lapdu tersebut terindikasi korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp.13,9 Miliar.

Karena pengadaan di 386 desa/Nagori yang memanfaatkan dana desa di masa pandemi.

Untuk itu, Kejaksaan Negeri Simalungun sudah melakukan klarifikasi dengan melakukan pemanggilan kepada sejumlah orang dalam proyek tersebut.

Termasuk kepala desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori/Desa (BPMPN).

"Sesuai klarifikasi terhadap sejumlah kepala desa dan pihak BPMPN memang kegiatan pengadaan bibit berpotensi menimbulkan kerugian negara. Namun demikian masih dalam tahun berjalan," kata Kajari Simalungun Bobbi Sandri kepada wartawan, Kamis (22/9/2022) di kantornya.

Untuk itu pihaknya meminta agar inspektorat melakukan pengawasan rutin, untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Jika ditemukan kerugian, disarankan untuk dikembalikan. Dan jika tidak dikembalikan maka akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

"Dalam pengusutan tindak pidana korupsi, kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memprioritaskan penyelamatan keuangan negara daripada pemidanaan. Kejari Simalungun mengedepankan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga sudah diingatkan kepada OPD terkait, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori/Desa (BPMPN) untuk memperbaiki mekanisme pengadaannya ,dan jika ditemukan selisih harga dalam pembelian, supaya dikembalikan," jelasnya.

Bobbi didampingi Kasi Intel Asor Olodaiv Siagian juga menjelaskan jika pengadaan bibit merupakan kebijakan Pemkab Simalungun yang disepakati secara lisan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kasi Pidsus M Kenan Lubis di ruang terpisah menjelaskan, jika Lapdu tersebut terlalu dini karena kegiatannya masih dalam tahun berjalan.

Meski demikian, pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan tetap memantau dan melakukan pengawasan rutin seperti yang dilakukan inspektorat.

Kenan juga menyebutkan jika Lapdu tersebut sebelumnya juga dilaporkan ke Polres.