SIANTAR, HETANEWS.com - Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani menyampaikan nota rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023.

Nota tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematang Siantar, di Ruang Sidang DPRD, Rabu (21/9/2022).

Adapun gambaran (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023 yang disampaikan Susanti secara umum defisit sebesar Rp 35 miliar. Berikut penjelasannya:

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 970.404.082.066, dengan rincian pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp 149.489.075.815, pendapatan transfer sebesar Rp 809.476.823.451, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan Rp11.438.182.800.

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.005.404.082.066, dengan rincian, belanja operasi direncanakan Rp 867.308.878.210, belanja modal Rp104.095.203.856, belanja tidak terduga Rp 34.000.000.000, belanja transfer direncanakan Rp 0 atau nihil. Defisit sebesar Rp35.000.000.000.

Baca juga: Nota Kesepakatan KUA dan PPAS P-APBD 2022 Disetujui

Kemudian pembiayaan daerah, dengan perincian penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp40.000.000.000, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000. Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp35.000.000.000.

Dengan demikian rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 ini mengalami defisit sebesar Rp35.000.000.000 yang dibiayai oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar Rp35.000.000.000, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0 atau nihil.

Susanti mengatakan, penyusunan Rancangan KUA tentunya telah diatur dan ditata dengan memperhatikan target capaian kinerja yang terukur, dari setiap program dan kegiatan yang memuat urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan yang didasari berbagai asumsi yang melandasinya seperti ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Baca juga: Susanti Berharap DPRD Membahas KUA-PPAS Sesuai Mekanisme

Di samping itu, kata dia, juga mengharapkan agar APBD yang disusun kelak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar, seperti penciptaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menghindari pemborosan sumber daya serta pemulihan ekonomi.

"Kami sangat berharap tanggapan, kritik, dan saran yang nantinya akan disampaikan dewan yang terhormat ini pada tahapan pembahasan selanjutnya, tentunya ditujukan untuk penyempurnaan rancangan KUA-PPAS APBD 2023,” katanya.