JAKARTA, HETANEWS.com - Komnas HAM mengungkap ekspresi wajah para pelaku mutilasi empat warga sipil di Mimika, Papua, saat diperiksa. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut para pelaku menunjukkan ekspresi wajah datar.

"Yang paling menakutkan adalah ketika kita memeriksa pelakunya, 'kenapa kalian melakukan mutilasi dan sebagainya?' Mimiknya itu lho, datar begitu," kata Anam dalam konferensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Anam mengatakan ekspresi wajah datar itu diperlihatkan oleh semua pelaku. Baik itu pelaku dari anggota TNI maupun pelaku dari warga sipil.

"Dua-duanya jadi dua-duanya itu mimiknya itu datar," ujarnya.

Dia mengatakan para pelaku tak langsung menyesali perbuatannya. Dia menuturkan penyidik harus bertanya berulang sebelum akhirnya para pelaku mengaku bersalah.

"Iya harus ditanya berkali-kali baru ngomong menyesal," kata Anam.

"Itu yang paling menakutkan," imbuhnya.

Komnas HAM Beri Catatan soal Penanganan Kasus

Komnas HAM juga memberi sejumlah catatan terkait penanganan kasus. Komnas HAM meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya.

"Komnas HAM Republik Indonesia mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang melukai nurani dan merendahkan martabat manusia. Oleh karenanya, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya termasuk pemecatan dari anggota TNI," kata Anam.

Dia mengatakan Komnas HAM juga mendorong persidangan para terduga pelaku digelar di Mimika. Dia menyebut hal itu perlu dilakukan agar peristiwa tersebut dibuka secara transparan dan tidak kembali terulang. Keluarga korban juga berharap sidang digelar di Mimika agar bisa mengikuti langsung proses persidangan.

"Yang berikutnya adalah Komnas HAM RI mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum dengan memberikan kesaksian, dan mendorong adanya pengadilan koneksitas yang dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Mimika secara adil dan transparan, demi tegaknya hak atas keadilan korban dan jaminan supaya peristiwa yang sama tidak berulang kembali," ucapnya.

"Pengadilan koneksitas adalah sesuatu yang sifatnya legal dan bisa dilaksanakan. Apalagi ini pelakunya juga ada dari sipil ada dari TNI, korbannya juga ada dari sipil. Nah ini penting soal koneksitas ini, sehingga kami berharap memang Pak Panglima TNI, KSAD, mendorong penegakan hukum ini secara koneksitas," tambahnya.

Komnas HAM juga mendorong penyelidikan kasus mutilasi dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dia mengatakan jejak digital pada ponsel milik para pelaku penting untuk didalami.

"Yang berikutnya Komnas HAM RI mendorong pendalaman kasus ini dengan pendekatan scientific crime investigation khususnya terkait jejak digital. Oleh karenanya meminta para pihak untuk mendalami jejak digital masing-masing pelaku, baik dalam komunikasi, sosial media, maupun pendekatan digital yang lainnya," ujarnya.

"Jadi membuka HP ini penting, kemarin kami sudah ingatkan waktu kami ke sana, kami juga ditunjukkan ada HP nya salah satu pelaku tapi dari sipil yang dari TNI belum ditunjukkan. Oleh karena itu, ini penting, pendekatan scientific untuk kasus ini karena masing-masing HP menunjukkan peranan masing-masing pelaku tersebut," imbuhnya.

Dia mengatakan Komnas HAM juga mendorong adanya evaluasi dan pengawasan terhadap Brigif R 20/IJK/3. Menurut Anam, hal itu berkaitan dengan kepemilikan senjata rakitan hingga jual beli amunisi.

"Yang berikutnya adalah Komnas HAM RI mendorong adanya evaluasi dan pengawasan terhadap Brigif R 20/IJK/3, hal ini terkait bisnis anggota, kepemilikan senjata rakitan dan catatan beberapa kasus sebelumnya terkait jual beli amunisi dan senjata. Jadi Brigif tersebut memang kalau di kami khususnya di teman-teman kantor perwakilan kami di Papua, itu memiliki beberapa kasus terkait rekam jejak ini," tuturnya.

TNI AD Tegaskan Serius Usut Tuntas Kasus Mutilasi

Sebelumnya, sejumlah warga diduga dimutilasi oleh anggota TNI dan warga sipil lainnya di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua. Enam anggota TNI AD kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) saat itu, Brigjen TNI Tatang Subarna, menjelaskan tim penyidik dari Polisi Militer sudah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap enam prajurit TNI AD tersebut. Mereka menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan empat warga di Kabupaten Mimika, Papua.

"Saat ini para tersangka ditahan di ruang tahanan Subdenpom XVII/C Mimika terhitung mulai hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022," ujarnya dalam keterangan tertulis di Mabes AD, Selasa (30/8).

Tatang menambahkan para tersangka mutilasi di Papua berjumlah enam orang, terdiri atas satu orang berpangkat mayor, satu orang berpangkat kapten, satu orang praka, dan tiga orang berpangkat pratu. Semuanya dari kesatuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad. Tatang menegaskan TNI AD akan serius mengungkap tuntas kasus ini dan akan memberikan sanksi tegas dan berat terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: detik.com