SIANTAR, HETANEWS.com - Terkait kelanjutan soal tapal batas antara Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun masih menjadi perdebatan, dan hal inilah menjadi kendala besar untuk perubahan Peratura Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kota Siantar.

Salah satu yang menjadi kendala dalam tapal batas tersebut dimana ada sekitar 400 Ha lahan di Kota Siantar hilang, sehingga membuat DPRD Siantar pada saat pembahasan perubahan Perda RTRW beberapa waktu lalu menunda pengesahan perda tersebut sampai Pemko Siantar dapat menyelesaikan tapal batas tersebut.

Lantas bagaimana kelanjutannya?, Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Farhan Zamzamy, Selasa (20/09/2022) Pemko Siantar telah meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) untuk mempertemukan Pemko Siantar dan Pemkab Simalungun dalam membicarakan persoalan tapal batas.

"Untuk itu kita kemarin meminta kepada Pemprovsu untuk mempertemukan kita dengan Kabupaten Simalungun, dalam membicarakan tapal batas ini,"sebutnya.

Namun kata Farhan sangat disayangkan pertemuan tersebut harus gagal karena ketidak hadiran dari pejabat-pejabat Pemkab Simalungun.

"Kemarin kita hadir bahkan Walikota hadir kemarin, tetapi gagal karena dari Simalungun tidak ada yang hadir,"ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa saat ini untuk penentuan tapal batas wilayah dilakukan dengan melihat titik kordinat wilayah, dan informasinya ada beberapa wilayah di Kota SIantar harus ikut ke Simalungun, seperti sebahagian wilayah Kelurahan Siopat Suhu, menanggapi itu Farhan menyebutkan jika memang berdasarkan titik kordinat ada beberapa wilayah Siantar yang masuk ke Simalungun, namun setelah diukur secara faktual di lapangan wilayah tersebut telah kembali ke Siantar.

"ada teknik penetapan titik kordinat, kalau kita lihat di peta overlay memang ada peta yang berkurang, ada luasan wilayah yang berkurang, nah tapi dalam peninjauan wilayah kita kemarin, itu sudah kembali ketempatnya sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2013,"ucapnya.

"Jadi sewaktu pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh Pemprovsu dan Geospas kemarin itukan hanya sedikit titik, sedangkan kita tinjau lapangan langsung, berhari-hari kita untuk menentukan titik-titik kordinat itu, jadi kita mengikuti titik kordinat berdasarkan perda nomor 1 itu, dan perda inilah yang memiliki dasar hukum,"jelasnya.

Farhan menuturkan jika Pemko Siantar sampai saat ini tetap berpatokan terhadap luas wilayah Kota Siantar yakni 7997 Ha sesuai dengan Perda RTRW Kota Siantar nomor 1 Tahun 2013.

"Penentapan batas wilayah itukan dasar hukumnya Permendagri, yang kemarin kita pake kan masih berita acara, terus produk hukum mana yang mau dipakai untuk batas wilayah kan Perda kita yang kemarin yaitu Perda nomor 1 Tahun 2013,"ucapnya.

Disebutkan Farhan bahwa Pemko Siantar siap bertanggung jawab secara administratif terhadap warga Simalungun yang terkana dampak jika terjadi perubahan batas wilayah.

"Maksud kita udahlah, Simalungunkan punya Perda RTRW juga, itu ajalah yang kita kombine jadi penegasan batas wilayah itu konsekuensinya contoh akan ada nanti, ada warga Simalungun kemudian masuk ke Kota Siantar, secara administratif akan kita tanggung jawabi,"paparnya.

Ditanya kapan akan selesai persoalan Batas Wilayah sehingga Perubahan Perda RTRW yang sebelumnya tertunda dapat terselesaikan, jika Pertemuan antar daerah tidak berhasil terjadi, Farhan menyebutkan saat ini Pemko masih mencoba menjalin komunikasi dengan Pemkab Simalungun agar bersama-sama mencari solusi terkait batas wilayah tersebut.

"Inilah kita juga lagi mencoba menjalin komunikasi dengan Kabupaten Simalungun untuk sama-sama membahas soal batas wilayah di Pemprovsu, agar tercipta win-win solusi sehingga persoalan batas wilayah dapat terselesaikan dengan baik,"tutup Farhan.