SIANTAR, HETANEWS.COM - Setelah melakukan skors Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga beberapa kali karena ketidak hadiran Walikota Siantar, DPRD Siantar akhirnya memutuskan untuk meningkatkan agenda rapat mereka terhadap walikota.

Awalnya rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi yang bertindak sebagai pimpinan rapat, sebelum menanyakan soal kesimpulan rapat mereka, Mangatas menjelaskan jika RDP yang mereka gelar ini sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD Siantar.

"Saya engga tahu informasi apa yang diterima Walikota tetapi saya dengar ada informasi sesat dimana katanya Rapat yang kita gelar ini tidak sesuai dengan aturan,"katanya.

" Saya ingin jelaskan bahwa rapat kita gelar ini sudah sesuai dengan aturan tatib kita, dan kita lakukan karena kebijakan yang diambil oleh Walikota dan yang menandatangani adalah Walikota, seperti GOR, Pengangkatan Direktur PDAM, dan pelantika ASN, "tambahnya.

Sebelum melemparkan ke Anggota DPRD atas apa yang akan dilakukan oleh DPRD selanjutnya, Mangatas terlebih dahulu menanyakan kepada ASN yang hadir siapa yang mengundang mereka hadir ke DPRD, namun ASN satupun tidak ada yang menjawab.

" Jadi bapak-bapak ASN siapa yang mengundang hadir kesini, karena Walikota pemberitahuannya pun tidak kenapa tidak hadir, "katanya.

" Kalau engga ada yang menjawab juga tidak apa-apa, jadi kalau begitu mudah-mudahan Walikota tidak hadir karena kesibukannya, bukan karena informasi yang tidak benar tadi, "lanjutnya.

Lanjut Mangatas dikarenakan hingga 3 kali skors ditunda akhirnya dia meminta saran dari Anggota DPRD untuk usul bagaimana selanjutnya akan dilakukan DPRD Siantar.

" Karena tiga kali sudah kita skors saya akan melemparkan kepada teman-teman apa yang akan kita lakukan, "sebutnya.

Hampir seluruh anggota DPRD menjawab agar rapat ditingkatkan.

" Kita lakukan rapat pimpinan, apakah nanti akan kita buat pansus atau hak interplasi, "jawab beberapa anggota DPRD.

Akhirnya rapatpun ditutup oleh Mangatas yang kemudian dilanjutkan dengan rapat internal DPRD, setelah rapat internal DPRD akhirnya DPRD memutuskan untuk menggunakan haknya yakni hak interplasi.