SIANTAR, HETANEWS.com - Beredar kabar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Siantar, Masni, diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar terkait uang lembur senilai Rp 4,7 Miliar.

Kabar itu ditepis oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Rendra Yoki Pardede. Yoki mengatakan Masni datang dalam rangka diskusi soal aset pemerintah kota.

"Kepala BPKD datang ke Kejaksaan bukan terkait kasus atau terkait uang lembur senilai Rp.4,7 Miliar, tapi untuk diskusi masalah aset Kota Siantar," kata Rendra Yoki kepada Hetanews Senin (19/9/2022).

Yoki juga mengatakan sejauh ini pihak Kejaksaan tidak ada melakukan pemanggilan ataupun melakukan pemeriksaan terkait kasus di Dinas tersebut. Bahkan pihaknya belum pernah menerima Laporan pengaduan (Lapdu) ataupun temuan kasus korupsi.

Meski demikian, kata Yoki, Kejaksaan terbuka dalam menerima semua laporan pengaduan khususnya dugaan tindak pidana korupsi.

"Hingga kini, Kejaksaan belum ada menerima Lapdu. Meski demikian kami berupaya menindaklanjuti setiap laporan yang masuk untuk dilakukan telaah. Dan jika ada bukti yang mendukung atau adanya temuan alat bukti tidak tertutup kemungkinan untuk ditindaklanjuti," ucap Rendra Yoki.