SIANTAR, HETANEWS.com - Perkumpulan Sumut Watch menyurati DPRD Siantar menyoal pelantikan 88 pejabat oleh Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani.

Menurut Ketua Perkumpulan Sumut Watch Daulat Sihombing, Susanti melantik para pejabat itu saat belum genap menjabat 6 bulan sebagai Walikota definitif.

“Melayang surat bernomor No 71/SW/IX/2022 ke DPRD Siantar perihal mohon penggunaan hak pengawasan DPRD untuk mempertanyakan pengangkatan/pelantikan sebanyak 88 Pejabat Pemko Siantar,” kata Daulat dalam siaran pers dikutip, Minggu (18/9/2022).

Menurut Daulat, pelantikan tersebut terindikasi cacat hukum jika merujuk pasal 162 ayat 3 UU No: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sebagaimana dalam peraturan di atas disebutkan; Gubernur, Bupati atau Walikota tidak dibenarkan melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

"Faktanya dr.Susanti Dewayani dilantik tanggal 22 Agustus 2022. Melantik 88 pejabat tersebut tanggal 2 september 2022, dengan demikian belum mencapai 6 bulan," katanya.

Oleh sebab itu Sumut Watch, kata Daulat, meminta DPRD Kota Pematang Siantar agar merekomendasikan pembatalan pelantikan tersebut.

Baca juga: Setelah Pejabat Fungsional, Susanti Lantik 88 Pejabat Administrator