SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Bobbi Sandri bersama Kepala Divisi Jasa Asa V Wilayah Toba Asahan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Agung Nugroho sepakati Memorandum of Understanding bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut berlangsung di aula kantor Kejaksaan Negeri (KN) Simalungun, jalan Asahan Km 4,5,Kamis (15/9/2022).

Kajari Simalungun Bobbi Sandri didampingi Kasi Datun Astri Heiza Mellisa menjelaskan jika KN Simalungun sudah melakukan 9 MOU, baik pemerintah daerah maupun BUMN. MOU merupakan kegiatan rutin yang bertujuan menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didasari dengan Kejujuran.

"Jika tidak jujur dalam melakukan MOU maka akan sulit," kata Bobbi.

Tujuan MOU adalah melaksanakan pekerjaan dan kegiatan sesuai dengan peraturan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat artinya bermanfaat bagi masyarakat.

Perum Jasa Tirta termasuk salah satu BUMN yang berwenang menjaga kelestarian air danau Toba di seluruh wilayahnya. Mempunyai peran penting dalam peningkatan sektor wisata.

Dasar kesepahaman MoU antara Perum Jasa Tirta I dengan Kejari Simalungun yaitu UU Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI, UU Nomor: 17 Tahun 2019, tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 19 Tahun 2003, tentang BUMN.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 46 Tahun 2012, tentang Perum Jasa Tirta I, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dan Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

“Penandatanganan kesepakatan bersama bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," jelas Bobbi.

Dalam menerima kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu melakukan telaahan sebelum memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain.

Hal itu sesuai Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP – 025/ A/ JA/ 11/ 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bobbi mengharapkan Perum Jasa Tirta I dapat memberikan kontribusi yang baik untuk Kabupaten Simalungun dengan didampingi Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam hal pelayanan prima, berintegritas dan berkualitas.

Kepala divisi Perum Jasa Tirta I Agung Nugroho dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi pendampingan yang diberikan KN Simalungun. Sehingga dapat saling bersinergi dalam peningkatan kinerja demi kepentingan masyarakat luas.