JAKARTA, HETANEWS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menuai polemik. Polemik itu dipicu pernyataannya yang menyebut TNI sebagai gerombolan.

Tak hanya itu, Effendi juga menyinggung hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Dudung Abdurrachman yang dinilai disharmoni. Pernyataan itu disampaikan Effendi saat rapat dengar pendapat Komisi I dengan Andika Perkasa pada 5 September 2022.

Berikut pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan melebihi ormas:

Kalau soal [rapat] terbuka-tertutup, saya minta terbuka, ya, karena kita justru semua ini, kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasad, dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI. Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran. Anggaran sudah hampir pastilah sama, mungkin enggak perlu lagi dibantu.

Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan!

Ketua Umum DPP Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK), Bernard D. Namang, melaporkan Effendi ke MKD DPR.

"Miris pernyataan dari Bapak Effendi Simbolon pada saat tanggal 5 September dengan Panglima TNI. Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar, membias, tentang TNI kayak gerombolan," kata Bernard di MKD DPR.

Bernard berharap Effendi untuk meminta maaf karena menyebut TNI sebagai gerombolan.

"Kita masih dalam keadaan perdebatan tentang BBM. Kita mengharapkan [kinerja] TNI, bagaimana dibilang kayak gerombolan? Saya minta Bapak Effendi Simbolon mohon maaflah atas ucapannya itu kepada prajurit TNI," imbuh dia.

Selain itu, sejak Senin (12/9), muncul video kemarahan sejumlah prajurit TNI AD kepada Effendi Simbolon. Dalam video itu, prajurit tak terima TNI disebut gerombolan lalu disamakan dengan ormas. Video tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, anggota TNI yang menyatakan protes berasal dari Koramil 1504-06/Nusaniwe Ambon.

Pernyataan serupa juga muncul dari Kopral Arif, Dandim 0623 Cilegon Letkol Infanteri Ari Widyo Prasetyo, Komandan Korem 043/Gatam Brigjen Ruslan Effendy, dan lain-lain.

Jenderal Dudung Perintahkan Prajurit TNI AD Protes ke Effendi Simbolon. Rupanya video protes dari prajurit TNI AD itu memang perintah dari KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

kumparan mendapatkan video dan rekaman suara arahan Jenderal Dudung kepada para perwira menyikapi ucapan Effendi Simbolon. Namun, belum diketahui kapan arahan secara virtual itu disampaikan.

"Kalau harga diri kehormatan sudah diinjak-injak, kok kita diam saja itu. Kita lihat ada letkol, kolonel ngomong, bintang satu, bintang dua ngomong, bergejolak gitu, tidak ada saya lihat itu. Ya, diam-diam saja. Dan dia [Effendi] akhirnya merasa benar," kata Dudung.

"Saya tekankan lagi tidak ada lagi pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Enggak usah takut kita. Tidak berpengaruh. Komisi I itu tidak berpengaruh, dia kerjanya hanya minta. Komisi I itu banyak yang bagus, semua bagus, kecuali dia Effendi Simbolon," ujar dia.

  • Effendi Simbolon Minta Maaf

Setelah mendapat berbagai kecaman dan tekanan, Effendi Simbolon angkat bicara soal dirinya menyebut TNI sebagai gerombolan atau ormas.

Effendi mengatakan, dalam rapat pada 5 September, dirinya sedang menyinggung hubungan Andika Perkasa dengan Dudung yang tak harmonis. Kini Effendi menyampaikan permohonan maaf.

"Dari lubuk hati terdalam saya mohon maaf atas perkataan saya yang menyinggung dan menyakiti prajurit, siapa pun dia perwira, tamtama, dan para pihak yang tidak nyaman atas perkataan yang dinilai lain. Saya mohon maaf," ucap Effendi.

ADVERTISEMENT

"Saya rujukan pada seluruh prajurit bertugas atau purna dan para pihak yang tidak nyaman dan kepada Panglima saya mohon maaf, KSAD, KSAL, KSAU yang mungkin merasa kurang nyaman, saya mohon maaf," imbuhnya.

Politikus PDIP itu menyebut dalam rapat di Komisi I membahas anggaran itu, dia mempertanyakan ketidakhadiran KSAD dan Panglima secara bersamaan. Apalagi KSAD beberapa kali tak hadir di DPR.

Berikut permohonan maaf dan pernyataan lengkap Effendi Simbolon

Sebagaimana yang diurai Ketua Fraksi dan beliau juga pimpinan Komisi I, saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi pada raker antara Komisi I DPR dengan Kemhan, Panglima TNI, dan para kepala staf. Pokok bahasan dalam raker adalah pembahasan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual.

Dalam kesempatan rapat itu, oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Dan di situlah saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapat penjelasan baik dari Menhan, Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Saat membahas mengenai RKA-KL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif.

Kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung. Seyogyanya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri, jadi TNI secara keseluruhan dan TNI dengan TNI AD.

Tapi pada kesempatan itu memang Pak KSAD tidak hadir dan oleh teman-teman itu ditanyakan, dikritisi, dan seterusnya. Poin saya bukan di hadirnya atau tidak hadirnya, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Di situlah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan.

Di situlah kemudian saya menyadari bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman dan tidak elok dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas. Yang sejatinya sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau bapak ibu dan saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan dan sampaikan di forum ini.

Berikutnya, saya dari lubuk hati yang mendalam, saya mohon maaf atas apa pun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapa pun dia, dari mulai Tamtama, Bintara sampai perwira, bahkan sampai pada para sesepuh dan para pihak yang tidak nyaman dengan perkataan yang mungkin diartikan lain.

Walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya. Dan juga kepada Panglima TNI saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat saya mohon maaf, juga Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf.

Dan saya sekali lagi ingin menegakkan, mencintai TNI itu sesuai tupoksi saya. Sekali lagi, saya berharap kita mencintai TNI, tidak ingin kemudian mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri.

Kadispen TNI AD Kolonel Hamim Tohari, meminta agar kejadian ribut-ribut antar-TNI dengan Anggota DPR Komisi I, Effendi Simbolon, dapat menjadi pembelajaran bagi kedua belah pihak dalam mengambil tindakan atau menyampaikan sesuatu hal di ruang publik.

Menurutnya, pihak mana pun wajib menaruh hormat dengan pihak lainnya sehingga nantinya tak ada bentuk tindakan apa pun yang melanggar norma dan perilaku antar keduanya.

”Dengan telah dilakukannya jumpa pers oleh Efendi Simbolon dan penyampaian permintaan maaf, maka marilah kita semuanya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran untuk semuanya dalam berucap dan bersikap,” ujar Hamim.

”Mari kita saling menghormati dan menghargai agar komitmen kita bersama untuk secara sinergi bekerja demi NKRI tidak ternodai,” sambungnya.

Di samping itu, Jenderal Dudung Abdurachman juga menyadari sepenuhnya bahwa hal itu terjadi bukanlah berasal dari tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik, melainkan sikap individu seseorang.

Untuk itu, KSAD Dudung, menurut Hamim meminta agar para prajurit tak merespons berlebihan kejadian tersebut.

TNI AD berharap hal ini ke depan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk lebih bijak lagi dalam berbicara atau menyuarakan pendapat di depan publik.

”Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saat ini setiap orang bisa menyampaikan dan mengakses informasi melalui media sosial secara langsung dan cepat, sehingga banyak hal yang terekspos di media sosial, kemudian langsung dilihat dan direspons oleh orang lain,” kata Hamim.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memastikan protes TNI kepada Effendi Simbolon tak akan menghalangi DPR mengkritik dan melakukan pengawasan. Ia menegaskan, hal tersebut adalah tupoksi DPR.

"Enggak [ada perubahan seiring kasus Effendi]. Saya kira kita rapat biasa aja. Enggak ada perubahan," kata Abdul.

"[Masa] kemudian terus enggak pada ngomong gitu? Ya enggak lah. Kita rapat tetep rapat. Pembahasan anggaran kita kritisi masalah anggaran. Itu biasa. Fungsi DPR kan pengawasan," imbuh dia.

Abdul mengungkap Komisi I akan kembali rapat dengan Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, hingga KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman. Komisi I akan rapat terkait anggaran pada 26 September 2022.

Ia mempersilakan apabila sejumlah anggota ingin membahas persoalan antara Anggota Komisi I Effendi Simbolon, Dudung, dan Andika yang belakangan ramai.

"Terserah anggota mau nanya atau enggak. Yang pasti agenda kita pembahasan anggaran ya, RKA KL yang terakhir besok [tanggal 26], persetujuan," terang dia.

Baca juga: Mabes TNI AD Respons Permohonan Maaf Effendi Simbolon, Singgung soal Pembelajaran Dalam Berucap