HETANEWS.com - Polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat makin panas soal demonstrasi penolakan penaikan harga BBM bersubsidi. Terbaru, Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menyerang balik Anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu.

Sebelumnya, Adian meminta kader-kader Demokrat belajar matematika dan sejarah soal harga BBM. Kamhar menilai argumentasi yang disampaikan Adian Napitupulu adalah sebuah bentuk penyesatan yang sekaligus menunjukkan dia sama sekali tak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.

Menurut Kamhar, di tengah konstituen dan rakyat yang diwakili sedang kesusahan atas kebijakan kenaikan harga BBM, Adian justru berdalih soal perhitungan angka matematis semata.

“Mereduksi persoalan pada utak-atik angka-angka di tengah kesulitan rakyat yang ekonominya belum sepenuhnya pulih akibat terpaan badai Covid-19, kemahalan sembako, kenaikan TDL (tarif dasar listrik), belum hilang bekas dan jejak kemahalan minyak goreng, tiba-tiba diperhadapkan lagi pada situasi kenaikan harga BBM,” ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Kamhar mengatakan data yang disajikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta oleh Adian, jelas tidak sebanding dengan daerah-daerah lain. Menurut Kamhar, pernyataan Adian hanya sekadar narasi yang dibungkus dengan angka-angka untuk memberikan pembenaran terhadap kebijakan tak pro rakyat.

“Apalagi kebijakan ini diambil tatkala harga minyak dunia telah menunjukkan tren penurunan. Sama sekali berbeda dengan konteks yang dihadapi pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang memilih menaikan harga, karena APBN terancam jebol akibat lonjakan harga minyak dunia yang teramat tinggi, jauh dari asumsi APBN saat itu,” ujarnya.

“Ketika kebijakan pahit ini pun ditempuh, disiapkan kebijakan kompensasi untuk menjaga daya beli dan meringankan beban rakyat. Itu pun dikritik habis-habisan oleh elite-elite PDIP, termasuk pak Jokowi yang kala itu menjabat Gubernur DKI yang ironisnya kebijakan kompensasi ini juga ternyata disontek ketika menjabat sebagai Presiden,” imbuh Kamhar.

Kamhar menilai sebenarnya kritik pada masa itu hanya sekadar asal bunyi tanpa memahami persoalan demi mengejar popularitas dan simpati publik. Menurutnya, seharusnya pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia mengalami penurunan.

“Yang sekarang malah saat harga dunia sedang turun, harga dalam negeri dinaikkan hanya untuk mengejar anggaran pembangunan IKN, kereta cepat dan infrastruktur nonprioritas,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kamhar mengungkap pada masa pemerintahan SBY, gaji PNS/ASN, guru, TNI/Polri setiap tahunnya juga dinaikkan.

Pengangkatan 1,1 orang tenaga honorer menjadi PNS juga membuat daya beli masyarakat jauh lebih kuat. Kamhar menambahkan banyak paket pekerjaan yang bersumber dari belanja pemerintah untuk bisa dikerjakan.

“Ada istilah bahkan kontraktor level kecamatan dan desa pun dapat pekerjaan di masa itu. Jauh berbeda dengan keadaan di masa pemerintahan sekarang. Rakyat lagi sulit-sulitnya kembali dijejali beban kenaikan harga BBM,” ucapnya.

Dikatakan, argumentasi tentang pemberantasan mafia minyak dan gas (migas) dengan membubarkan Petral, ternyata juga tidak memberi dampak yang signifikan pada perbaikan kebijakan bidang energi.

Kamhar menduga pembubaran Petral hanya ganti casing, tetapi praktik yang sama tetap terjadi. Apalagi, kata Kamhar, jika menagih janji kampanye Jokowi yang akan membuat Pertamina mengalahkan Petronas.

Dia pun mengimbau Adian Napitupulu lebih cermat dalam membuat pernyataan. Jika tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat agar BBM tidak naik, kata dia, setidaknya tidak perlu membuat pernyataan yang melukai hati publik.

“Pembangunan untuk manusia bukan manusia untuk pembangunan. Filosofi ini mesti dipahami bung Adian Napitupulu agar jatidirinya yang latar belakang aktivis mahasiswa tak sepenuhnya hilang oleh kekuasaan,” pungkas politikus Partai Demokrat ini.

Sumber: beritasatu.com