MEDAN, HETANEWS.com - DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyurati Presiden Joko Widodo soal permasalah kebijakan harga bahan bakar minyak, Selasa (6/9/2022).

Mereka meminta Jokowi pembatalan kenaikan harga BBM. Surat bernomor 2284/18/sekr itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting. Selain kepada Presiden Jokowi, surat itu juga ditembuskan ke Ketua DPR-RI, Kepala Sekretariat Presiden.

Dalam surat tersebut, dipaparkan ada 4 tuntutan buruh. Pertama, batalkan kenaikan harga BBM, kedua Cabut/Batalkan UU Omnibus Law No 11 Tahun 2021 tentang Cipta kerja, ketiga naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 15 persen dan keempat, turunkan harga kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, daging, tepung, telur dan lainnya.

“Terkait dengan tuntutan diatas, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyikapi serta mendukung aksi dimaksud,” tulis isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa aksi unjuk rasa kalangan buruh tersebut dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB ke DPRD Sumatera Utara. Aksi ini berlangsung damai diterima oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Misno Adisyah Putra selaku Wakil Ketua DPRD Sumut, Jumadi (Sekretaris Komisi C), Hariyanto (anggota Komisi A), Abdul Rahim Siregar (Anggota Komisi C), Akhiruddin (Anggota Komisi B), Delpin Barus (anggota Komisi D).

Surat DPRD Sumut Ke Presiden Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Sebelumnya dalam orasinya, koordinator aksi Willy Agus Utomo dalam orasinya mengatakan, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini, dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Menurut Willy, penyesuaian harga minyak dunia dan subsidi BBM di APBN yang semakin berat adalah modus pemerintah.

"Pada faktanya harga minyak dunia saat ini sedang turun-turunnya, sangat jelas dengan kebijakan ini, dipastikan harga barang yang sudah mahal akan semakin mahal," ujarnya.

Sumber: inews.id