SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Pemilihan Pangulu (Pipanag) harus dilaksanakan di tahun 2022. Hal ini di suarakan Forum Pemuda Peduli Raya (FPPR) pada saat Unjuk Rasa di kantor Bupati Simalungun, Selasa (6/9/2022).

"Jagan rampas hak Demokrasi kami dalam menentukan pimpinan kami di tingkat Nagori. Kami menilai Bupati Simalungun telah merampas,mengangkangi hak Demokrasi Masyarakat yang
bertentaangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan ditangan Rakyatdan Demokrasi
adalah Pemerintahan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat," ujar Gullit selaku orator.

Lanjutnya, dengan nada tinggi apabila Pilpanag tidak diselenggarakan Tahun ini aksi akan dilakukan lebih besar lagi.

"Kalau pilpanag tidak di selenggarakan kita akan hadir dengan massa yang lebih besar lagi. Jangan kalian manfaat situasi untuk memuluskan akal bulus dengan menempatkan PJ pangulu di 245 Nagori," ujarnya.

Ia mengatakan akan mengawasi penuh penggunaan anggaran dana desa. Karena menurutnya dengan di tundanya pilpanag dan di ganti dengan PJ diduga akan ada permainan.

"Kita menduga dengan di angkat nya PJ menjadi pangulu. Apa lagi PJ ini di tunjuk langsung oleh Bupati pasti ada sesuatu di dalamnya. Jadi kita sangat curiga dengan hal ini. Maka dari itu kita mendesak agar pilpanag di langsung tahun ini. Jangan ada alasan anggaran, karena pembangunan kantor Bupati saja memakan anggaran 4,5 M," ucapnya.

Mengakhiri orasi dirinya mengatakan kalau Bupati tidak melaksanakan rekomendasi dari masyarakat Simalungun. Mereka akan datang dengan jumlah yang lebih besar lagi.