SIANTAR, HETANEWS.com - Walikota Siantar Susanti Dewayani dan Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDIP Siantar Timbul Marganda Lingga menolak dimintaI pernyataannya, saat massa mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan BBM.
Kedua pejabat itu kompak menyebut bahwa kenaikan BBM adalah kebijakan pemerintah pusat, ditengah suara aspirasi massa yang menyerap keluhan warga Siantar yang terhimpit ekonomi akibat kenaikan BBM.
Saat menemui pengunjuk rasa, Susanti mengklaim Pemko Siantar telah memberikan bantuan dana bergulir dan membentuk koperasi sebagai upaya menggalakan ekonomi masyarakat.
“....kalau Bansos tidak ada. Kita ketahui pemko Siantar sudah memberikan bantuan dana bergulir ke UMKM (saat perayaan Hari Koperasi),” ucap Susanti
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga. Ia mengungkapkan aspirasi mahasiswa soal kenaikan BBM akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Ini tuntutan adik adik Mahasiswa merupakan kebijakan nasional. Benar kan? Nanti kami dari DPRD dan Wali Kota akan menyampaikan aspirasi kalian ke pemerintah pusat,” ucap Politisi PDIP itu kepada mahasiswa saat unjuk rasa di DPRD, Senin (5/9/2022).
Mendengar jawaban kedua pejabat paling wahid di Siantar itu, massa mahasiswa menuding Susanti dan Timbul tak peduli persoalan masyarakat kecil Siantar saat kenaikan BBM diresmikan. Susanti dan Timbul tak hadir menjawab keluhan masyarakat.
Baca juga: RDP Pembahasan GOR, Mangatas Ini Pertama Kali Walikota Hadir Pada Saat RDP
Pengunjuk rasa pun kecewa. Mahasiswa terus mendesak Susanti dan Timbul membuat pernyataan melalui video conference, untuk menolak kenaikan BBM.
Salah seorang Mahasiswa, Theo Naibaho mengatakan, pernyataan bentuk video itu sebagai bukti komitmen dan keberpihakan Wali Kota dan Ketua DPRD atas kenaikan BBM yang merugikan masyarakat.
Namun permintaan itu tidak disanggupi. Susanti dan Timbul memilih keluar dari kerumunan massa masuk ke ruang rapat gabungan komisi, meninggalkan pengunjuk rasa.
“Kalau soal ‘Nanti kami akan sampaikan ke pemerintah pusat’ sudah seratus kali kami dengar seperti itu. Jadi kami minta pernyataan mereka, kami minta video conference resmi supaya ada jejak digital. Tapi mereka pergi begitu saja. Kami kecewa, mereka tak berpihak kepada rakyat Siantar,” ucap Theo disela sela massa meninggalkan kantor DPRD.
Memilih rapat bahas Gedung Serbaguna
Pada hari yang sama, Susanti dan Timbul melanjutkan rapat soal rencana pembangunan Gedung GOR lama menjadi bangunan serba guna yang diketahui nilainya mencapai ratusan miliar dari pihak ketiga.
Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung GOR jadi pembahasan di DPRD setelah Pemko Siantar dan pihak ketiga meresmikan pembangunan dengan peletakan batu pertama.
Pembangunan GOR dan dampak kenaikan BBM, jika dibandingkan tentu memperlihatkan keberpihakan pejabat di Siantar lebih dominan membicarakan modal swasta, dibanding persoalan masyarakat kecil yang mengeluh akibat kenaikan harga bahan pokok terutama BBM.
“Kami rakyat kecil ini mau mengadu kemana lagi kalau pejabat di Siantar ini sudah tak bisa dijadikan tempat pengaduan,” kata Sulastri, pedagang keliling yang menyaksikan unjuk rasa.
Baca juga: GOR Dibangun Oleh Suzuya Group Dengan Perjanjian Bangun Guna Serah
