SIANTAR, HETANEWS.com - Ada hal yang unik yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDI-P, Baren Purba dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD dengan walikota Siantar dr Susanti, yakni mematahkan jurus ‘ninna tu ninna’ dari Kabag Hukum Hery Oktarizal, terkait rekomendasi pengangkatan direksi dan badan pengawas Perumda Tirta Uli dari Kementerian Dalam Negeri, di ruangan rapat gabungan komisi, Senin (5/9).

Hal ini bermula ketika anggota DPRD dari fraksi Golkar Hendra Pardede menanyakan dasar hukum Plt walikota bisa mengangkat direksi, dan tidak kolektifnya pengangkatan direksi, padahal menurut anggota DPRD pengangkatan semua direksi harus dilakukan secara bersama sama dan tidak bisa terpisah.

Menanggapi hal tersebut, Hery menjelaskan bahwa mereka telah melakukan komunikasi melalui telepon kepada kementerian. Dari hasil perbicaraan tersebut dikatakan dapat dijalankan seperti maunya pemko Siantar, tanpa adanya surat yang dikeluarkan oleh Kementerian menjadi acuan bagi pemko dalam menjalankan seleksi dan pengangkatan.

Baca juga: Mahasiswa Meminta Agar GOR Tidak Dipihak Ke - 3 kan

Herry Oktarizal

Hery selalau mengatakan telah berkomunikasi dengan kementerian tanpa menyebutkan nama orang yang diajak berbicara. Jelas sekali penjelasan Hery tanpa ada pembuktian dimana adanya surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

Lantas jawaban ini membuat Baren Purba berang karna Pemko Siantar melupakan hal yang mendasar yakni semua kebijakan harus ada bukti, yakni adanya balasan surat dari Kemendagri bahwa kebijakan tersebut dapat dijalankan.

Baren mengatakan kepada pimpinan siding bahwa semua penjelasan yang diutarakan oleh Kabag Hukum tidak dapat diterima karna tidak adanya bukti tertulis dari Kemendagri bahwa kebijakan untuk Perumda Tirta Uli dapat dijalankan.

Baren dengan tegas mengatakan bahwa semua penjelasan dari Hery menggunakan jurus ‘Ninna Tu Ninna’, yakni katanya dan katanya, bukan melalui jalur yang tepat yakni adanya pernyataan tertulis dari Kemendagri.

Hal tersebut yang membuat Baren Purba meminta bahwa semua penjelasan dari Hery tidak masuk akal dan harus ditolak oleh DPRD sebelum mereka menunjukan bukti secara tertulis, karena pemerintah dijalankan melalui bukti bukan ‘ninna tu ninna’.

Baca juga: RDP Pembahasan GOR, Mangatas Ini Pertama Kali Walikota Hadir Pada Saat RDP

Pernyataan Baren Purba juga mendapat dukungan dari wakil ketua DPRD Siantar, Mangatas Silalahi yang menyebutkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemko kepada Kemendagri melalui hubungan telepon bukan menjadi sarana yang tepat.

Dia menyarankan Kabag Hukum langsung menemui Kemendagri dan membawa bukti secara tertulis bahwa kebijakan yang dilakukan oleh walikota Siantar terkait pengangkatan direksi dapat dijalankan. Karena itu DPRD menunggu bukti dari pemko atas semua penjelasan dari Kabag Hukum dan tidak lagi gunakan jurus ‘ninna tu ninna’.

Baca juga: DPRD dan Pemko Siantar Sepakat Pembangunan GOR di Berhentikan Sementara Waktu