Catatan Redaksi

Sudah cukup lama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Siantar tak miliki pemimpin, hal ini membuat gejolak yang tinggi di lapas kelas II A Kota Siantar, puncaknya sekitar 30 warga binaan permasyarakatan (WBP) yang bermasalah harus dipindahkan dari Lapas Kelas II A Siantar.

Kerap kali hal-hal yang mengejutkan masyarakat tentang lapas tersiar, bahkan video WBP yang sedang asik berjoget ria di ruang tahanan sempat menjadi buah bibir dikalangan masyarakat.

Tak sampai disitu banyaknya aksi-aksi penipuan melalui telepon selulernya atau yang sering disebut masyarakat Kota Siantar maupun Simalungun sebagai "Parengkol" Sering dikaitkan berasal dari Lapas, sehingga masyarakat sangat resah atas keberadaan dari parengkol tersebut.

Belum lagi peredaran narkoba yang katanya cukup tinggi di Lapas, beberapa kali media-media di Kota Siantar sering menyoroti soal ini, bahkan beredar info jika tingginya peredaran narkoba ini untuk menyuplai kinerja dari Parengkol.

Benarkah karena tak adanya Kalapas sehingga membuat lapas Siantar terus bergejolak, berdasarkan penelusutan hetanews, dalam struktur organisasi di Lapas Siantar dibawah Kalapas dalam menertibkan dan melakukan pengawasan WBP ada ditangan Kesatuan Keamanan Lapas (KPLP).

KPLP memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas, sedangkan fungsinya melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik, melakukan pemeliharaan dan tata tertib, Melakukan pengawalan pemerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Melihat tugas dan fungsi dari seorang KPLP dan melihat gejolak yang cukup tinggi di Lapas Kelas II A Siantar, tentu timbul pertanyaan tak mampu kah KPLP Siantar melakukan pengaman dan penertiban WBP?

Apalagi akhir-akhir ini beredar informasi, kalau salah satu petugas lapas diduga mengedarkan pil extacy di beberapa tempat hiburan malam, hal itu pun tampaknya tidak menjadi perhatian bagi KPLP melainkan membiarkan anggotanya melakukan bisnis haram tersebut.

KPLP yang seharusnya menindak pegawainya yang melakukan penindakan dalam hal ini, KPLP malah seperti tutup mata dengan kejadian itu.