SIANTAR, HETANEWS.com - Perumda Tirtauli Pematang Siantar sebagai wajib pajak, masih menunggak kewajiban kepada Pemkab Simalungun atas bebas Air Bawah Tanah (ABT) tahun 2018-2020 senilai hampir Rp. 7 Milyar.

Atas tunggakan tersebut sudah dilakukan perhitungan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Sumut.

Menindaklanjuti hal tersebut sudah dilakukan upaya mediasi oleh Pemko dan Pemkab Simalungun melalui JPN Siantar dan JPN Simalungun. Pertemuan sudah beberapa dilaksankan di kantor Kejari Siantar.

Kejaksaan sebagai JPN (Jaksa Pengacara Negara) bertindak sebagai mediator telah mempertemukan Pemkab dan Pemko beberapa waktu lalu. Dihadiri Sekdakab, Dispenda dan JPN Simalungun Atsri Heiza Mellisa (Kasi Datun).

Demikian dikatakan Kasi Intel Rendra Yoki Pardede didampingi Kasi Datun Symon Morris menjawab pertanyaan hetanews Senin (29/8/2022) di kantornya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab atau Sekda belum dapat memberikan keputusan karena perlu diusulkan kepada Bupati. Atas permintaan Perumda Tirtauli untuk dilakukan pemutihan, jelasnya.

"Ada persepsi atau aturan yang berbeda, tentang air bawah tanah ataupun air permukaan. Jika saat ini Perumda Tirtauli sudah melakukan pembayaran ke Pemprovsu, maka setidaknya ada surat tertulis dari Pemprovsu yang menyatakan beban air permukaan," kata Symon lagi.

Maka atas dasar itulah, Pemkab bisa mengambil keputusan.

Sementara itu JPN Simalungun, Astri Heiza Mellisa didampingi jaksa Harisdianto Saragih menjelaskan, sebagai mediator pihak kejaksaan berupaya menyampaikan segala aspirasi dan hasil rapat. Namun keputusannya tetap ada di Pemkab Simalungun.

"Keputusannya ada di Pemkab Simalungun, pada pokoknya hutang/tunggakan haruslah dibayar hanya saja besarannya bisa dimediasi," ungkapnya.

Meski demikian, jaksa sebagai JPN mengharapkan kesepakatan dalam penyelesaian masalah ABT tersebut yang sudah lama dan hingga kini belum tuntas.