SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Anggota Komisi IV DPRD Simalungun mempertanyakan kesiapan Disdik Simalungun dalam menjalankan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Walpiden Tampubolon saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Simalungun dengan mitra kerja Disdik, Rabu (24/8/2022)

Sebelumnya, Kabid Pendidikan Simalungun Syahman Tuan Sidabalok mengatakan, ANBK merupakan program dari pemerintah pusat.

“Yang dimana yang akan melakukan ANBK ini adalah SD kelas 5 untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi untuk mendukung program tersebut, kementerian pendidikan melalui aplikasi dapodik memasukkan kebutuhan di setiap sekolah," katanya.

Mendengar penjelasan itu, Walpiden mempertanyakan kesiapan Sekolah Dasar (SD) yang ada di Simalungun untuk mendukung ANBK tersebut.

"Jadi Sudah Sampai dimana kesiapan dari dinas pendidikan?. Langkah apa yang telah dipersiapkan kalau di SD tersebut terkendala dengan jaringan. Jangan kita hanya menerima saja padahal di beberapa daerah kita belum siap melaksanakannya," ujarnya.

Walpiden juga mempertanyakan apakah Disdik berkoordinasi dengan provider, dan ketersediaan Guru TIK yang akan mengajari siswa untuk melaksanakan ANBK tersebut.

"Disini Disdik juga harus memperhatikan ketahan atau kemampuan alat yang akan dibeli. Jangan sampai belum ada 5 tahun alat - alat tersebut nantinya langsung rusak," tegasnya.

Menanggapi itu Syahman mengaku kalau alat - alat yang diperlukan nantinya ditampung anggarannya dari Dana Alokasi Khusus atau DAK, dan jaringan internet dipakai menggunakan dana BOS.

"Saya juga merasa miris kalau di sekolah masih minim SDM yang menguasai TIK. Ini juga menjadi masukan buat kita untuk mengajukan tenaga pengajar yang menguasai TIK untuk mendukung program ANBK," ujarnya.

Dalam hal ini, kata Syahman, pihaknya segera berkoordinasi dengan provider untuk mengatasi permasalahan internet.

“Kalau untuk ujian asesmen ini ada dua yaitu online murni dan juga semi online. Jadi kalau ujian semi online ini kementrian akan mengirim dan anak - anak bisa menjawab selanjutnya kita akan pergi ke lokasi yang internet nya lancar untuk mengirim,"ungkapnya.

Proyek Rp 48 Miliar

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Maraden Sinaga, mengatakan DAK dari pemerintah pusat itu senilai Rp 48 M.

Ia mempertanyakan pengadaan e-katalog dan mekanisme penyerahan proyek tersebut.

Sementara itu, Syahman mengutarakan jika proyek di 429 sekolah ini akan dibagi menjadi 8 paket. “Dan penyedia terdiri dari 4 penyedia. Kalau penyedianya itu 3 dari Jakarta dan 1 dari Medan," bebernya.

Maraden akhirnya meminta agar 4 nama penyedia tersebut dilampirkan. Politisi PDIP itu terlihat kesal lantaran penyedia infrastruktur proyek itu didatangkan dari luar Simalungun.

"Kita di Simalungun ini sebagai apa? Kita hanya melihat saja? Jadi saya meminta semua ini diserahkan ke DPRD dan nama - nama penyedia barangnya. Agar ada ketransparanan," ucapnya

"Kepala dinas sebagai pengguna anggaran. Dan kita akan transparan serta memberikan datanya ke DPRD," ujar Kabid Pendidikan Syahman menjawab permintaan Ketua Komisi IV DPRD Simalungun.