JAKARTA, HETANEWS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mempertanggungjawabkan Satgassus (Satuan Tugas Khusus) yang pernah dipimpin Irjen Pol Ferdy Sambo.

Menurut Usman, kesalahan Satgassus bukan hanya ada pada Ferdy Sambo. Satgassus, kata Usman, dibentuk dengan Sprin (Surat Perintah) Kapolri. Karena itu, Kapolri juga harus mempertanggungjawabkan Sprin yang dibuatnya.

"Pembubaran Satgassus baik. Tapi pembubaran lalu begitu saja dilupakan, tidak bisa. Harus dipertanggungjawabkan. Seperti bagaimana anggarannya. Bagaimana SDM-nya, bagaimana kasus-kasus yang ditanganinya. Kalau disebut pentingnya kewenangan diskresi, satgas-satgas khusus macam ini merusak sistem diskresi," tutur Usman Hamid dalam sebuah dialog di salah satu televisi swasta seperti dikutip fin.co.id pada Kamis, 18 Agustus 2022.

Sebab, berdasarkan Sprin pembentukannya, kewenangan Satgassus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus psikotropika, narkotika yang menjadi atensi pimpinan. Bukan atensi dari masyarakat.

"Kalau menjadi atensi pimpinan misalnya diintervensi, dialihkan dihentikan, atau dilanjutkan dengan rekayasa tertentu itu merusak kewenangan diskresi di kepolisian sebagai lembaga sipil. Untuk penyidikan dan keuangan nggak bisa diintervensi. Ini harus menjadi bagian dari upaya bersih-bersih di kepolisian. Nggak usah khawatir akan ada intrik politik, selama itu dilakukan secara obyektif dan transparan," pungkas Usman.

Seperti diberitakan, Irjen Pol Ferdy Sambo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 9 Agustus 2022 malam.

Mantan Kadiv Propam Polri itu diduga kuat terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas di kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebut Ferdy Sambo yang memerintahkan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E untuk menembak Brigadir J.

Sejak Sabtu, 6 Agustus 2022 sore, Irjen Pol Ferdy Sambo sudah dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Sebelum diamankan di Mako Brimob, Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan oleh tim Irsus yang dipimpin Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto.

Pada Sabtu, 6 Agustus 2022 itu, Ferdy Sambo diperiksa sejak pukul 13.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan itu, tim Irsus memutuskan Ferdy Sambo melanggar kode etik. Usai menandatangani berkas, Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob.

Ferdy Sambo ditempatkan secara khusus selama 30 hari. Ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan oleh tim Inspektorat Khusus dan Tim Khusus. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan TR (telegram) khusus pada Kamis, 4 Agustus 2022 malam.

Ada 15 perwira yang dimutasi dalam Telegram Nomor ST:1628/VIII/KEP/2022 tersebut. Namun, tidak semua 15 perwira tersebut diduga terlibat kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Berdasarkan Telegram yang didapat fin.co.id pada Kamis, 4 Agustus 2022 malam, terdapat 15 perwira yang dimutasi. Dari jumlah itu, 10 personel dimutasi ke Yanma (Layanan Markas) alias nonjob.

Ada 5 pejabat baru yang ditugaskan untuk menempati pos perwira yang telah dicopot tersebut. Diduga pencopotan jabatan ini untuk memudahkan penyidikan yang dilakukan.

Dari telegram yang didapat oleh fin.co.id pada Kamis, 4 Agustus 2022 malam, perwira yang dimutasi itu di antaranya Irjen Pol Ferdy Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Karo Provos Divisi Propam Brigjen Pol Benny Ali.

Jabatan Kadiv Propam dijabat oleh Wakabareskrim Irjen Pol Syahardiantono. Ada juga nama Sesro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Pol Denny Setia Nugraha Nasution yang juga dimutasi ke Yanma Polri.

Selanjutnya, jabatan Sesro Paminal diisi oleh Kombes Pol Edgar Diponegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagbinpam Ropaminal Polri. Pejabat lain dari Divisi Propam yang dimutasi ke Yanma adalah Kaden A Ropaminal Divpropam Polri Kombes Pol Agus Nur Patria.

Dokumen diduga Sprin Satgassus 2019 -Screenshoot-ipfs.io

Mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Dari 10 orang yang nonjob itu, sebanyak 8 personel diketahui berasal dari Divisi Propam Polri.

"Sesuai arahan dan perintah presiden kepada Polri agar kasus ini dibuka secara jujur dan transparan. Harapan saya proses penanganan terkait kematian Brigadir Yosua ini, timsus akan bekerja keras dan menjelaskan ke masyarakat secara terbuka," tegas Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E juga telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ini setelah dirinya menjalani pemeriksaan atas kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 3 Agustus 2022 malam.

Dokumen diduga Sprin Satgassus 2019 -Screenshoot-ipfs.io

Bharada E dijerat dengan Pasal 338 tentang pembunuhan di-juncto-kan dengan Pasal 55 tentang bersekongkol dalam tindak kejahatan (turut serta).

Selain itu, Bharada E juga dijerat Pasal 56 KUHP tentang membantu tindak pidana atau kejahatan. Dengan pasal tersebut, Bharada E terancam hukuman 15 tahun penjara.

Yang terbaru, ajudan istri Ferdy Sambo yaitu Brigadir Ricky Rizal juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kini Bharada E dan Brigadir Ricky ditahan di Bareskrim Mabes Polri.

Ada nama Brigadir J dalam dokumen diduga Sprin Satgassus 2020-Screenshoot-ipfs.io
Dokumen diduga Sprin Satgassus 2019 -Screenshoot-ipfs.io

Sumber: fin.co.id