SIANTAR, HETANEWS.com - Masuknya kekuasaan Belanda ke wilayah Sumatra Timur, sejak penandatanganan Traktat Siak oleh Kesultanan Siak tahun 1858, tidak bisa ditepis ikut memuluskan upaya Belanda menguasai daerah-daerah yang masih merdeka di wilayah Sumatra Timur, termasuk Kerajaan Siantar.

Apalagi lima tahun sesudahnya (1863), Belanda mulai membuka usaha perkebunan tembakau di Deli, yang lokasinya berdekatan dengan wilayah Simalungun dan Kerajaan Siantar..

Dari tanah Deli, pengembangan perkebunan yang dirintis Jacob Nienhuys di wilayah Sumatra Timur ini meluas ke wilayah Simalungun dan Kerajaan Siantar.

Pesatnya investasi usaha perke­bunan di wilayah Simalungun sangat berdampak terhadap per­kem­bangan Pematangsiantar sebagai pusat Kerajaan Siantar.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda menjadikan kota Pema­tang­siantar sebagai salah satu pusat aktivitas politik, militer dan ekonominya di Sumatra Timur selain Me­dan, membuktikan bahwa kota berhawa sejuk ini dinilai potensial dan strategisuntuk mendulang devisa pemerintah Belanda.

Secara geografis, letak kota Pematangsiantar sangat strategis dalam menghubungkan arus lalu-lintas dari wilayah Pantai Timur Sumatera (Belawan/Medan) dan Asahan dengan wilayah Pantai Barat Sumatera (Tapa­nuli/Sibol­ga).

Kondisi ini makin membuat Pematangsiantar sangat penting bagi kepentingan militer, ekonomis dan politis pemerintah kolonial Belanda. Sehingga tidak menghe­ran­kan bila Jepang juga kemudian menjadikan kota Pematangsiantar sebagai salah satu tujuan invasinya di Hindia Belanda selama perang Pasifik berlangsung (1941-1945).

Belanda pun kemudian merubah status Pematangsiantar dari sebu­ah pusat kerajaan tradisional menjadi kota administratif (geemente)sejak tahun 1917.

Penataan infrastruktur serta fasilitas publik pun dilakukan sedemikian rupa sehingga mencerminkan sebuah kota dengan peradaban modern ala Eropa.

Sejumlah infrastruktur dan fasilitas kota yang dibangun pada masa kolonial Belanda tersebut masih dapat dilihat hingga kini meski kondisinya sudah banyak me­ngalami perubahan.

Sejumlah bangunan bersejarah tersebut diantaranya: Kantor Balai Kota, Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI), Gedung Pe­ngadilan Negeri, Stasiun Kerata Api, Rumah Sakit Umum (RSU) dr Djasamen Saragih, Siantar Hotel, Gedung Juang 45, Jembatan di Jalan Diponegoro, Jalan MH Sitorus dan Jalan Sudirman, Gedung SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 4 yang pernah dijadikan sebagai pusat kesehatan dan pendidikan serta sejumlah tempat-tempat lainnya yang tersebar di kota Pematangsiantar.

Keberadaan sejumlah fasilitas kota ini memberikan gambaran dan bukti, bahwa kota Pema­tangsiantar memiliki arti penting bagi pemerintah Kolonial Belanda di Keresidenan Sumatra Timur.

Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan perkebunan-perkebu­nan besar di sekitar Kota Pema­tang­siantar dan Simalungun yang memberikan andil terbesar bagi pertumbuhan dan perkembangan kedua wilayah ini.

Sayangnya, sudah banyak situs-situs bernilai sejarah tersebut terabaikan tanpa perawatan apalagi pelestarian.

Padahal melalui tinggalan sejarah tersebut akan mendes­kripsikan ragam aktivitas kehidupan masyarakat dimasa lalu, termasuk masa per­kembangan kolonialisme Belanda di Pematangsiantar.

Sebab akan dapat merekonstruksi pemikiran dan pemahaman tersendiri bagi para generasi muda untuk melihat perkem­ba­ngan Pematangsiantar secara kronologis sejak masa lalu hingga saat ini.

Penulis: Dosen FKIP Universitas Simalungun, Pematangsiantar. Jumat, 13 Okt 2017 17:00 WIB. Oleh: Jalatua Hasugian.