JAKARTA, HETANEWS.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, menyatakan kepatuhan protokol kesehatan (prokes) di tengah masyarakat secara nasional ada kecenderungan rendah.

“Tampak ada kecenderungan sikap setengah disiplin dalam menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), yaitu sikap hanya menjalankan satu aspek prokes saja dari tiga aspek yang seharusnya tidak terpisahkan,” kata Wiku pada konferensi pers terkait; “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia,” secara daring, Kamis, (4/8/2022).

Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini terlihat dari laporan-laporan kepatuhan di daerah yang juga semakin menurun. Tercatat, hanya 17 dari 34 provinsi yang pada pekan terakhir, yaitu antara tanggal 25--31 Juli 2022, melaporkan kepatuhan protokol kesehatan.

Dikatakan Wiku, berdasarkan laporan dari 17 provinsi tersebut, ada kecenderungan kepatuhan memakai masker yang lebih rendah dibandingkan dengan kepatuhan menjaga jarak. Pasalnya, dari 17 provinsi yang melapor pada pekan terakhir, lebih dari 40% kelurahan/desa tidak patuh memakai masker, sedangkan hanya 20% kelurahan/ desa tidak patuh menjaga jarak.

Selanjutnya, Wiku juga mengungkapkan lima provinsi dengan kasus positif Covid-19 tertinggi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, ternyata memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang harus dievaluasi kembali.

“Salah satu yang terendah yaitu Provinsi Jawa Barat, hanya memiliki angka kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak di bawah 20%,” ucapnya.

“Saya berharap ke depan baik masyarakat maupun aparat setempat, yang memiliki kewajiban mengawasi kedisiplinan protokol kesehatan, untuk sama-sama kembali membangun dan mengonsistenkan atmosfer kembali patuh, taat, dan tidak menyepelekan,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Wiku menegaskan pentingnya protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Karena selain bisa menularkan orang lain, ketidakpatuhan terhadap PHBS juga berpotensi memiliki dampak jangka panjang atau long Covid-19 di kemudian hari.

“Perlu menjadi perhatian semua, beberapa penelitian sepakat bahwa jika kasus Covid-19 tidak terus ditekan, maka beban kesehatan masyarakat ke depannya akan semakin berat,” ujarnya.

Wiku menerangkan, bahwa beban kesehatan ini terjadi karena peningkatan jumlah kontrol medis lanjutan ke rumah sakit akibat gangguan kesehatan pascasembuh dari Covid-19. Adapun potensi tersebut akan lebih besar, jika sebelumnya pasien tersebut memiliki riwayat gangguan kesehatan mental.

"Jika kondisi ini tidak ditekan, maka akan berpotensi mengganggu kualitas hidup perseorangan,” ucapnya.

Untuk itu, Wiku menuturkan PHBS harus sebagai dasar kesehatan masyarakat jangka panjang. Gaya hidup PHBS ini budaya yang tidak mengenal batasan waktu, dan harus dijalankan dengan konsisten dan sempurna.

Menurutnya, kembali munculnya beberapa penyakit baru maupun yang sudah ada sebelumnya patut menjadi refleksi, pentingnya membudayakan PHBS dalam berbagai ragam aktivitas saat ini dan masa akan datang.

Dikatakan Wiku, negara yang kembali mengalami kenaikan kasus Covis-19 dipicu oleh pembebasan masker dan munculnya kembali gejala setelah sembuh.

Oleh karena itu, Wiku mendorong pemerintah untuk terus berupaya menyesuaikan berbagai kebijakan penanganan Covid-19, sehingga tetap adaptif. Baik dengan membaca data maupun observasi fakta dan menelaah studi ilmiah.

Sumber: beritasatu.com