SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Kawasan ruang terbuka publik [RTP] Pantai Bebas Parapat ternyata belum dikelola dengan baik oleh Pemkab Simalungun.

Sebagai informasi, RTP Pantai Bebas secara resmi dikelola oleh Pemkab Simalungun melalui penandatanganan perjanjian pengelolaan dengan Balai Prasarana Permukiman pada 26 April 2022.

Sejak itu, tenda tenda pedagang kaki lima (PKL), parkir kendaraan selalu menimbulkan kesemrawutan di ruang publik yang diresmikan Presiden Jokowi, pada 2 Februari 2022 itu.

Baca juga: Parkir di RTP Pantai Bebas Tak Miliki Izin Dishub, Siapa yang Mengizinkan?

Badan Pengelola Geosite Parapat-Sibaganding Harianto Sinaga menyayangkan pembiaran yang dilakukan instansi terkait selama ini.

"Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa Pemkab Simalungun melalui OPD terkait belum melakukan atau menerapkan manajemen pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab," kata Harianto dalam keterangan tertulis kepada Hetanews, Jumat (15/7/2022).

Saat meninjau lokasi, Harianto melihat kompleks RTP berubah menjadi lokasi parkiran dan lapak lapak pedagang berjejer. Tentu hal ini menimbulkan wajah pariwisata yang semrawut.

Baca juga: Parkir di RTP Pantai Bebas Tak Miliki Izin Dishub, Siapa yang Mengizinkan?

"Misalnya kompleks RTP Pantai Bebas dijadikan sebagai tempat parkir dan menambah kios (Lapak Pedagang) di depan RTP Parapat," ujar Harianto di sela sela meninjau lokasi menjelang kunjungan W20.

Sinaga menelusuri legalitas berdirinya lapak dagang hingga pengelolaan parkir hal ke pemerintah setempat, dinas terkait hingga Asisten II Pemkab Simalungun.

Baca juga: Puluhan Pedagang di RTP Pantai Bebas Tak Miliki Izin, Perlu Digusur?

"Pemerintah Kabupaten Simalungun belum menetapkan manajemen yang profesional dan bertanggung jawab. Bahkan PKL terpaksa harus membentangkan tenda oranye di tepi jalan di depan RTP untuk tempat usaha menjual buah Mangga dan jajanan lainnya," katanya.

Ia mengingatkan, saat peresmian Presiden Jokowi berpesan agar RTP Pantai Bebas dikelola dengan baik agar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Oleh karenanya, Harianto mendesak Pemkab Simalungun segera menetapkan manajemen pengelolaan RTP yang profesional.

Baca juga: Kawasan Pantai Bebas Parapat Resmi Dikelola Pemkab Simalungun