SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Puluhan tenda milik pedagang kaki lima di kawasan ruang terbuka publik [RTP] Pantai Bebas Parapat kian menjamur.

Berdirinya lapak dagang di lokasi RTP itu ternyata tak memiliki izin, sebab pengelolaan RTP sejauh ini belum dibentuk oleh Pemkab Simalungun.

"Sejak RTP diresmikan, Pemkab Simalungun belum menetapkan manajemen yang profesional dan bertanggung jawab," ujar Badan Pengelola Geosite Parapat-Sibaganding Harianto Sinaga kepada Hetanews, Jumat (15/7/2022).

"Bahkan para PKL terpaksa harus membentangkan tenda oranye di tepi jalan di depan RTP untuk tempat usaha menjual buah Mangga dan jajanan lainnya," ujar Sinaga menjelaskan.

Baca juga: Usai Diresmikan Jokowi, Sampah Berserakan di RTP Parapat

Salah seorang pegiat UMKM asal Siantar yang ditemui Harianto di lokasi RTP bilang, Camat Girsang Sipangan Bolon mengetahui kedatangan para pedagang untuk berjualan di seputar RTP.


Namun setelah dimintai penjelasan, Camat Mawardi Simaibang mengatakan bahwa pengelolaan RTP Pantai Bebas bukan kewenangan pihak kecamatan.

"Saat ini kami membuka lapak jualan ini sudah atas sepengetahuan Bapak Camat Girsang Sipangan Bolon," ujar pengusaha kue Ketawa bernama Wijaya kepada Harianto.

Harianto menggali informasi ke Dinas Koperasi dan UMKM Simalungun. Saat dihubungi, Kepala Dinas Maruli Tambunan mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan memberi izin.

Kepada Harianto, Maruli mengataakan pihaknya sedang menyusun di RKPD TA 2023 untuk melakukan Penataan atau Beautifikasi Pedagang buah di Parapat dengan menyediakan gerai.

"Itu saja yang menjadi program Dinas Koperasi dan UMKM Simalungun, semoga lolos dalam penyusunan Anggaran kedepannya," tutur Harianto menirukan jawaban Maruli Tambunan.

Sebagai informasi, RTP Pantai Bebas secara resmi dikelola oleh Pemkab Simalungun melalui penandatanganan perjanjian pengelolaan dengan Balai Prasarana Permukiman pada 26 April 2022.

Baca juga: Kawasan Pantai Bebas Parapat Resmi Dikelola Pemkab Simalungun

Peresmian RTP Pantai Bebas langsung oleh Presiden Jokowi pada 2 Februari 2022. Saat peresmian, Jokowi berpesan agar RTP dikelola dengan baik agar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Oleh karenanya, Harianto mendesak Pemkab Simalungun segera menetapkan manajemen pengelolaan RTP yang profesional.

Baca juga: Puluhan Pedagang di RTP Pantai Bebas Tak Miliki Izin, Perlu Digusur?