SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Puluhan pedagang kaki lima dan lapak usaha dagang di ruang terbuka publik [RTP] Pantai Bebas Parapat tak memiliki izin resmi dari pemerintah.

Menurut Badan Pengelola Geosite Parapat-Sibaganding Harianto Sinaga, hal itu salah satu dampak akibat belum dikelolanya RTP oleh Pemkab Simalungun.

Dalam peninjauan ke lokasi RTP jelang lawatan W20 pekan depan, Harianto menelusuri lokasi RTP Pantai Bebas Parapat.

Selain menanyakan para pedagang, Sinaga juga menghubungi Dinas Pariwisata Simalungun perihal menjamurnya pedagang di lokasi RTP.

"Fikri Damanik selaku Kadisbudpar Simalungun ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum menetapkan manajemen pengelolaan kedua RTP di Parapat hingga saat ini," ujar Harianto usai berkomunikasi dengan Fikri, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

Kepada Harianto, Fikri mengatakan pengelolaan RTP Pantai Bebas saat ini sebatas koordinasi lintas dinas dan pemerintah kecamatan setempat.

"Pengelolaan sementara dilakukan dengan berkoordinasi dengan lintas OPD [organisasi perangkat daerah] hingga ke Camat dan Lurah Parapat," kata Fikri seperti yang disampaikan Harianto.


Dinas Pariwisata memastikan tidak mengeluarkan izin kepada pedagang manapun di lokasi RTP, sebab pengelolaan ruang terbuka publik itu masih belum dibentuk.

"Terkait adanya Tenant (lapak) yang dibuat di RTP Pantai Bebas itu semua belum ada izin," katanya.

Dinas Pariwisata, kata Harianto, sudah melayangkan surat edaran agar para pedagang ditertibkan menunggu pengelolaan RTP yang resmi oleh Pemkab Simalungun.

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat

Sebagai informasi, RTP Pantai Bebas secara resmi dikelola oleh Pemkab Simalungun melalui penandatanganan perjanjian pengelolaan dengan Balai Prasarana Permukiman pada 26 April 2022.

Peresmian RTP Pantai Bebas langsung oleh Presiden Jokowi pada 2 Februari 2022. Saat peresmian, Jokowi berpesan agar RTP dikelola dengan baik agar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Oleh karenanya, Harianto mendesak Pemkab Simalungun segera menetapkan manajemen pengelolaan RTP yang profesional.

Baca juga: Kawasan Pantai Bebas Parapat Resmi Dikelola Pemkab Simalungun