HETANEWS

Kata Pedagang, PD Paus dalam Menjalankan Programnya Gunakan Konsep Developer, Mengapa?

Pedagang eks terminal Sukadame yang memenuhi ruang rapat gabungan DPRD Siantar, Senin (29/6).

Siantar, Hetanews.com- Ketertutupan informasi dari pemerintah kota (Pemko) Siantar berujung pada pertanyaan pedagang tentang perda pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS), Ironisnya dalam sepanduk yang ditebarkan oleh PD PAUS di Eks-Terminal Suka Dame juga tak menyertakan isi perda tersebut.

Awal pertemuan antara pedagang, PD PAUS, Pemko Siantar, dan DPRD Siantar, Senin (29/06) sedikit menuai debat, pasalnya pedagang mempertanyakan kehadiran dari Tokoh Masyarakat (Tomas), namun ketua DPRD Siantar Eliakim Simanjuntak mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah yang besar.

“Memang diundangan tidak adanya mereka tapi kita membutuhkan mereka untuk memperkuat keputusan jika diperlukan, jangan dibatasi, ko jadi orang bapak yang membatasi pertemuan ini, cetus Eliakim Simanjuntak.

Kemudian, salah seorang perwakilan pedagang Hotlan Purba ingin berbicara, namun dipotong oleh Ketua DPRD Siantar disebabkan Hotlan bukan merupakan orang Siantar. "Apa kepentingan bapak disini, saya juga duduk disini dilindungin undang-undang, maaf yang kami butuhkan pedagang bukan keluarga pedagang," kata Eliakim.

Perdebatan pun terjadi namun akhirnya rapat kembali dilanjutkan. Diego Maradona Malau yang merupakan anak dari pedagang menanyakan Perda Nomor 7 yang oleh PD PAUS disosialisasikan melalui Baliho. "Dibaliho ada besar-besar saya lihat perda nomor 7 itu, apa isinya dan apa tujuannya," kata Diego.

Kemudian Dirut PD Paus Herowin Sinaga mengatakan, PD PAUS terbentuk berdasakan dua perda, yakni perda pembentukan PD Paus dan Perda Pernyertaan Modal. "Yang membentuk kita adalah Peda Nomor 1 Tahun 2014 tentang perusahaan daerah (Perusda) dan didalam perda itu diberikan kepada kita kewenangan sesuai dengan aset.

Selanjutnya, dibentuk perda nomor 7 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusda diantarnya Eks-Terminal Suka Dame, Melanton Siregar dan lain-lain," kata Herowin.

Herowin juga menjawab pertanyaan yang selama ini diutarakan oleh pedagang yakni Surat Keputusan (SK) atas pelantik dirinya. "Saya dilantik langsung oleh Bapak Wali Kota," kata Herowin.

Binsar kemudian menuding bahwa perda tersebut merupakan konsep Developer. Menurut Binsar karena PD Paus tidak berani menjamini dirinya dalam peminjaman di Bank. "Kenapa tidak ada uji publik, kenapa harus kita pakai konsep developer, kalau memang penyertaan aset itu real kenapa tidak PD Paus yang menjamini ke Bank Sumut, kenapa masyarakat yang selalu dibebani," kata Binsar.

Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi mengatakan bahwa hal ini harus dibicarakan di ruang ketua dengan mengunjuk perwakilan dari pedagang. "Intinya masyarakat tidak menolak revitalisasi, dan saya juga heran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sudah berapa kali peletakan batu pertama.

Gini aja, kita bicarakan dulu ini di ruang ketua bersama perwakilan dari pedagang yang merupakan usul dari pedagang," kata Mangatas, dan akhirnya pertemuanpun diskors dan dilanjutkan di ruang ketua DPRD SIantar.

Penulis: tom. Editor: ebp.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.